Pertemuan dilakukan untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah. Setelah sebelumnya pada Maret lalu telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut yang dilakukan secara serentak diikuti oleh 84 Pemda di seluruh Indonesia secara virtual bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bapenda Melawi Margitus Bemba dan Kepala KP2KP Nanga Pinoh Putut Rachmanto ini mencapai beberapa kesepakatan yang di antaranya Pemda dan DJP harus menyamakan pandangan terkait pajak mana saja yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) maupun pajak pusat. Sehingga ke depan diharapkan tidak terjadi perbedaan pandangan yang dapat menyebabkan suatu kesalahpahaman antara Pemda dan DJP.
Selain untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dan pajak pusat, perjanjian kerja sama ini juga dilakukan untuk mengoptimalkan pertukaran data dan informasi perpajakan antara DJP dan Pemda Melawi. Dengan adanya pertemuan Selasa kemarin, diharapkan Perjanjian kerja sama ini dapat segera terlaksana.(*) Editor : Super_Admin