Pemkot Pontianak Siapkan Strategi Hadapi Pemangkasan Dana TKD 2026

Siti Sulbiyah • Dipublikasikan Rabu, 8 Oktober 2025 | 11:12 WIB
WAWANCARA: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai di ruang kerjanya.
WAWANCARA: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai di ruang kerjanya.

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono merespons pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat sebesar Rp522 miliar pada tahun anggaran 2026.

Ia menilai pemangkasan tersebut tidak hanya memengaruhi program Pemerintah Provinsi Kalbar, tetapi juga program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

“Hal ini juga akan berdampak, karena program-program yang dari provinsi juga yang ada di Kota Pontianak pasti akan berdampak juga,” terang Edi, Selasa (7/10).

Untuk Kota Pontianak sendiri, Edi mengatakan jumlah pemangkasan mencapai Rp223 miliar. Pemotongan dana TKD itu dijelaskannya meliputi dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Kondisi ini dinilainya juga akan berdampak pada program yang sudah disusun di KUA PPAS yang telah disahkan.

“Jadi sekarang kita sedang melakukan penyusunan kembali (KUA PPAS),” sebutnya.

Namun begitu, Pemkot Pontianak ditegaskan Edi telah menyiapkan berbagai strategi agar program prioritas tetap berjalan terutama untuk infrastruktur dan pembangunan kota. Pihaknya tetap mengutamakan program yang menjadi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Selain itu, Edi akan melakukan efisiensi dan penghematan internal, dengan mengalihkan sebagian anggaran operasional untuk kegiatan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami akan melakukan penghematan-penghematan internal artinya misalnya penghematan internal kita gunakan (alihkan) untuk ke masyarakat,” katanya.

Kondisi ini tentunya semakin berat lantaran realisasi pendapatan Pemerintah Kota Pontianak pada tahun ini mengalami penurunan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mencatat kinerja APBD Kota Pontianak tumbuh negatif dari sisi pendapatan maupun belanja.

Hingga Agustus 2025, pendapatan Kota Pontianak hanya sebesar Rp1,16 triliun atau tumbuh negatif 5,34 persen. Sedangkan dari sisi belanja, tercatat Rp857,97 miliar atau tumbuh negatif 7,26 persen. 

Diketahui sebelumnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono menerangkan bahwa penurunan alokasi TKD tersebut bukanlah pemangkasan melainkan pencadangan anggaran yang dialihkan untuk membiayai program prioritas nasional.

“Pencadangan dari alokasi transfer ke daerah ini kemudian dialihkan ke beberapa program prioritas yang ada di belanja pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menekankan, alokasi belanja pusat itu pada akhirnya akan mengalir ke daerah, termasuk Kalimantan Barat. Anggaran itu menurutnya tetap kembali ke daerah dalam bentuk program seperti Indonesia Pintar, Makan Bergizi Gratis, dan lain-lain.

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius mengungkapkan, pemangkasan dana transfer ke daerah merupakan hasil kesepakatan pemerintah pusat, dalam rangka efisiensi anggaran nasional.

“Pemangkasan ini sudah final. Total anggaran transfer pusat ke Kalbar pada 2026 berkurang Rp522 miliar,” ujar Aloysius, Selasa (7/10).

Akibat pemangkasan tersebut, APBD Kalbar tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Padahal sebelumnya, anggaran daerah lebih besar berkat alokasi dana transfer dari pusat seperti DAU dan DBH.

Namun, Aloysius menekankan, masih ada peluang bagi daerah untuk mendapatkan anggaran tambahan melalui kementerian dan lembaga teknis di pusat, asalkan Pemprov Kalbar proaktif menyusun proposal berbasis skala prioritas.

“Dirjen Perimbangan Keuangan menyarankan agar Gubernur bersama tim teknis, terutama dari Dinas PUPR segera berkomunikasi dengan kementerian terkait. Misalnya, untuk pembangunan ruas jalan strategis yang menjadi prioritas daerah,” jelasnya.

Menurut Aloysius, anggaran yang sebelumnya dialokasikan lewat transfer daerah kini dialihkan ke kementerian dan lembaga. Artinya, daerah harus berlomba mengajukan usulan proyek prioritas agar bisa mendapatkan alokasi dari sumber tersebut.

"Jangan lupa juga melibatkan anggota DPR RI dari Kalbar. Mereka punya peran penting karena kebijakan ini lahir dari kesepakatan antara Kemenkeu dan DPR RI,” tambahnya.

Aloysius menegaskan, pemangkasan ini tidak bisa dihindari karena sudah menjadi kebijakan nasional. Namun, ia optimistis dampaknya bisa diminimalkan jika eksekutif daerah, khususnya kepala daerah, sekda, dan dinas teknis segera bertindak cepat dan proaktif.

“Kami sudah membuka jalannya. Sekarang giliran Pemprov Kalbar mengambil langkah konkret. Jembatan sudah dibangun, tinggal menyeberang,” ucapnya.(sti/den)

Editor : Hanif
dana tkd Wali Kota Edi Kamtono efisiensi pontianak program prioritas