PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Pontianak, Selasa (16/12/2025).
Edi menyebutkan bahwa Ranperda yang dibahas memuat sejumlah kebijakan strategis, antara lain penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Kalbar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Khatulistiwa Pontianak. Selain itu, Ranperda tersebut juga mengatur percepatan digitalisasi pelayanan publik serta penyusunan master plan kependudukan Kota Pontianak hingga tahun 2045.
Menurut Edi, kebijakan penyertaan modal ditujukan untuk memperkuat kinerja perbankan daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih sehat secara finansial serta mampu meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan struktur permodalan yang kuat, bank daerah diharapkan memiliki peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Pontianak tetapi juga di Kalimantan Barat,” ujarnya usai rapat paripurna.
Ia juga menekankan pentingnya master plan kependudukan sebagai landasan perencanaan pembangunan jangka panjang. Dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam pengendalian persebaran penduduk sekaligus dasar penyusunan program pembangunan berbasis data yang akurat.
Edi menilai, perencanaan pembangunan yang didukung data kependudukan yang valid akan menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan tepat sasaran, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui pembahasan Ranperda ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap pelayanan publik dapat semakin mudah diakses, transparan, dan efisien. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memperkuat iklim ekonomi serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.(*/r/iza)
Editor : Hanif