PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, saat memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5).
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan menekankan pentingnya validasi data dan pengawasan ketat di lapangan guna mengantisipasi berbagai persoalan teknis maupun isu negatif yang berkembang di media sosial.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam rapat itu adalah adanya perbedaan data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai Ketua Satgas, Ria Norsan meminta distribusi makanan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
Baca Juga: MBG Dinilai Jadi Penggerak Ekonomi Baru di Kalbar, Rp16,8 Miliar Mengalir Tiap Hari
“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real time,” ujarnya.
Menanggapi berbagai isu terkait potensi penyimpangan maupun korupsi dalam program MBG, Pemerintah Provinsi Kalbar mengambil langkah preventif dengan meminta seluruh koordinator wilayah melakukan pengawasan ketat terhadap operasional dapur umum.
Menurut Ria Norsan, pengawasan tersebut mencakup aspek kebersihan dan sanitasi, kualitas gizi makanan, hingga keamanan operasional dapur umum.
Ia menjelaskan, proses memasak harus memenuhi standar higienis, sementara kandungan nutrisi makanan juga harus sesuai standar kebutuhan bagi anak-anak dan ibu hamil.
“Pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Keterlibatan unsur tersebut bertujuan memberikan dukungan pengamanan dan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lancar.
“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” tegasnya. (mse/r)
Editor : Hanif