Dukung Swasembada Pangan, 1.357 Titik Program Irigasi P3-TGAI Dibangun di Kalbar

Mirza Ahmad Muin • Dipublikasikan Kamis, 1 Oktober 2026 | 15:20 WIB
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 secara bertahap, Kamis (1/10).
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 secara bertahap, Kamis (1/10).

PONTIANAK POST - Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 secara bertahap, Kamis (1/10). Di tahap pertama ini, sebanyak 480 pekerjaan dari total 1.357 titik lokasi penerima manfaat yang selesai diserahkan ke penerima manfaat di 11 kabupaten di Kalimantan Barat.

Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) BWS Kalimantan I Fadiah mengatakan P3-TGAI merupakan program yang usulannya berasal dari masyarakat petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pemerintah daerah, maupun jalur aspirasi.

Menurut Fadiah, pengusulan dilakukan melalui aplikasi dan seluruh kabupaten memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan. Dari jumlah usulan yang masuk, dilakukan proses penilaian dan verifikasi sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Pemprov Kalbar Kawal Rencana Pembangunan SPAM Regional untuk Antisipasi Krisis Air Bersih

"Jadi semua dari kabupaten mana pun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi. Kemarin yang mendaftar memang lebih dari 1.357, tapi setelah dilakukan scoring ataupun verifikasi dari pusat, yang ditetapkan melalui SK menjadi 1.357 yang mendapatkan bantuan," jelas Fadiah.

Ia menyebutkan, dari total 1.357 lokasi yang ditetapkan di Kalimantan Barat, sebanyak 480 lokasi telah selesai dan dapat dilakukan serah terima pada tahap pertama. “Sisanya kontraknya belum selesai, mungkin pertengahan Oktober dan baru bisa kita lanjutkan untuk tahap berikutnya untuk serah terima di akhir Oktober," katanya.

Fadiah juga menyampaikan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penerima P3-TGAI terbesar secara nasional. Namun, untuk jumlah program yang akan diperoleh Kalimantan Barat pada 2027, pihaknya masih menunggu penetapan pemerintah pusat.

Dia menjelaskan bahwa setelah pekerjaan diserahterimakan kepada desa, pemeliharaan dan keberlanjutan fungsi infrastruktur irigasi menjadi tanggung jawab penerima manfaat melalui kelembagaan petani.

Baca Juga: Impor Singkong Dihentikan, Petani Bidik Pasar Bioetanol

Menurutnya, keterlibatan langsung masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat menunjang aktivitas pertanian sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Fadiah berharap pelaksanaan P3-TGAI dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. Selain memperoleh manfaat dari infrastruktur yang dibangun, masyarakat juga terlibat langsung dalam pengerjaan program tersebut.

Pelaksanaan P3-TGAI Tahun Anggaran 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan infrastruktur irigasi masyarakat serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, sejalan dengan agenda swasembada pangan pemerintah.

Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), Hendri Siswanto, mengatakan Kejati Kalbar memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan pengamanan terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut.

Menurutnya, pendampingan dilakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani di Kalimantan Barat.

Hendri menjelaskan, dalam proses pendampingan, Kejati Kalbar turut mengantisipasi berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Ia mengakui dalam pelaksanaan program tetap terdapat sejumlah kendala di lapangan. Namun, kendala tersebut dapat ditangani melalui koordinasi antara pihak-pihak terkait, termasuk kepala desa, pengawas, masyarakat dan BWS Kalimantan I.

"Kalau kendala itu pasti ada. Tapi alhamdulillah, dengan koordinasi dengan kepala desa, pengawas maupun masyarakat, kendala-kendala itu bisa kita atasi sehingga inilah yang bisa kita lihat sekarang ini. Akhirnya proyek itu bisa diserahterimakan," ungkapnya.

Hendri menambahkan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan proyek. Apabila ditemukan kendala atau hambatan yang signifikan, pihaknya akan melakukan pembahasan bersama untuk mencari solusi.(iza)

Editor : Hanif
BWS Kalimantan I P3-TGAI Kalbar petani Kalimantan Barat Swasembada Pangan Irigasi Pertanian