PONTIANAK POST – Gugatan perwakilan kelompok atau class action terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menyatakan para penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan gugatan tersebut memenuhi persyaratan sebagai gugatan perwakilan kelompok.
Penetapan ini membuka jalan bagi Tim Hukum Nafas Kalbar untuk melanjutkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pihak tergugat. Perkara tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla di Kalbar.
Anggota Tim Hukum Nafas Kalbar, Alfonsius Girsang, menyambut baik penetapan majelis hakim. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.
Baca Juga: Menko Yusril Akhirnya Tanggapi Class Action Warga Kalbar Soal Bencana Karhutla yang Seret Presiden
"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah mengeluarkan penetapan hari ini. Penetapan tersebut mengabulkan bahwa prinsipal kami mempunyai hak untuk mengajukan gugatan class action dan materi gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok juga memenuhi persyaratan hukum acara," ujar Alfonsius di Pontianak.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya akan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Sebelum memasuki tahap pembuktian, penggugat harus menjalani mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kepada anggota kelompok. Tahapan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang diwakili dalam gugatan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk menyatakan sikap, termasuk memilih keluar dari kelompok.
Setelah proses notifikasi, perkara akan memasuki tahap mediasi. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian.
Baca Juga: Hormati Gugatan Class Action Nafas Kalbar, Pemkab Bengkayang: Kami Siap Hadapi Proses Hukum
Alfonsius berharap proses mediasi dapat menjadi ruang penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak. Ia meminta pemerintah memperhatikan hak-hak warga yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla. "Kami berharap dalam mediasi ini pemerintah pro-rakyat dan dapat memberikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat," katanya.
Menurut Alfonsius, gugatan tersebut bukan sekadar persoalan proses hukum, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Karena itu, pihaknya berharap proses peradilan dapat memberikan kejelasan atas tuntutan warga terdampak.
Sementara, Ketua Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, Maskendari, juga menyambut baik penetapan majelis hakim. Ia menegaskan para penggugat tetap berkomitmen melanjutkan perkara tersebut.
Maskendari mengatakan, pihak penggugat akan menyampaikan sikap secara tertulis dalam persidangan pekan depan. Sikap tersebut menyatakan bahwa mereka akan meneruskan gugatan ke tahapan berikutnya. "Artinya perkara ini akan sampai tahap pembuktian," ungkapnya.
Dalam perkara ini terdapat empat prinsipal. Tiga di antaranya merupakan perwakilan kelompok yang secara hukum bertindak mewakili masyarakat terdampak, sedangkan satu prinsipal lainnya merupakan warga yang mengajukan gugatan secara langsung.
Pemberi kuasa dalam gugatan tersebut terdiri atas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, serta Sisilius Rami.
Baca Juga: Daftar Tuntutan di Sidang Class Action Karhutla Kalbar, Pemulihan Korban hingga Penegakan Hukum
Dengan penetapan tersebut, gugatan class action karhutla Kalbar kini memiliki jalan untuk berlanjut ke tahapan berikutnya. Proses notifikasi dan mediasi akan menjadi bagian penting sebelum perkara memasuki pembuktian, sekaligus menentukan bagaimana tuntutan masyarakat terdampak kabut asap diperiksa lebih lanjut di pengadilan. (den)
Editor : Miftahul Khair