Pengantin Pesanan Dihargai Rp500 Juta

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Jumat, 13 November 2026 | 23:04 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

 

PONTIANAK POST – Modus pengantin pesanan yang melibatkan perempuan warga negara Indonesia (WNI) dan pria warga negara asing (WNA) kembali terungkap. Di balik janji mahar puluhan juta rupiah dan kehidupan ekonomi yang lebih baik, praktik pernikahan tersebut diduga menjadi kedok tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri menyelamatkan tiga perempuan berinisial HA, MM, dan MA yang diduga akan dijadikan pengantin pesanan. Mereka dijanjikan mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta setelah menetap di luar negeri.

Namun, para korban diduga justru dipasarkan melalui katalog pengantin kepada perekrut di Hong Kong dan Tiongkok. Nilai transaksi untuk setiap perempuan bahkan diperkirakan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evelyn Sembayang mengatakan, agen perekrut di Indonesia mengirimkan foto para korban kepada perekrut di luar negeri untuk dimasukkan ke dalam katalog pengantin.

“Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta sampai dengan Rp500 juta,” kata Yolanda, Kamis (12/11).

Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah RMM, perempuan yang bertugas merekrut calon pengantin; YB, pria asal Tiongkok yang menikahi para korban; serta FC alias AI yang diduga bertugas memalsukan dokumen para korban.

Yolanda mengungkapkan, RMM sebelumnya juga pernah menjadi korban pengantin pesanan. Namun, dalam kasus ini, dia justru diduga beralih menjadi perekrut.

“Tersangka RMM ini sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku,” jelasnya.

Rencana keberangkatan ketiga korban pada 10 Oktober melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Penang, Malaysia, kemudian dilanjutkan ke Hong Kong, berhasil digagalkan. Petugas imigrasi menemukan indikasi praktik pengantin pesanan sebelum mereka diberangkatkan.

Dua Tersangka di Kalbar

Kasus serupa juga diungkap Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Kalimantan Barat. Polisi menetapkan dua perempuan berinisial L, 42, dan LKS, 36, sebagai tersangka dalam dugaan TPPO dengan modus pengantin pesanan ke Tiongkok.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani mengatakan, pengungkapan berawal dari informasi mengenai dugaan perdagangan orang melalui praktik pengantin pesanan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua perempuan tersebut.

“Personel Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan perdagangan orang berupa pengantin pesanan, kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan dua orang perempuan yang diduga sebagai pelaku,” kata Rusdiani, Senin (9/11), seperti dilaporkan Pontianak Post.

Sebelum keberangkatan, korban disebut telah menjalani pertunangan dan menerima cincin, gelang emas, serta uang mahar Rp30 juta.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita tiga telepon genggam, salinan paspor dan visa Tiongkok, cincin dan gelang emas, serta sejumlah dokumen kependudukan.

Petugas juga mengamankan tiket penerbangan rute Pontianak–Jakarta dan Jakarta–Xiamen, dokumen pemesanan penginapan di Tiongkok, uang tunai 4.107 yuan, serta kartu kedatangan atas nama seseorang dengan tujuan Xiamen.

Empat WNA Diperiksa di Lampung

Dugaan praktik perkawinan pesanan juga ditemukan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menahan empat WNA asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Keempat WNA itu masing-masing berinisial ZH, 32; SD, 39; DC, 33; dan YH, 37. Selain itu, dua WNI berinisial MS, 21, dan STP, 19, turut diperiksa pada 29–31 Oktober.

Dari pemeriksaan awal, petugas menemukan dugaan pola perkenalan antara pria WNA asal Tiongkok dan perempuan WNI melalui perantara. Imigrasi juga mendalami dugaan pemberian uang atau barang dalam rangkaian perkawinan secara agama atau siri, termasuk komunikasi antarpihak dan rencana keberangkatan perempuan WNI ke Tiongkok.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung Nur Raisha Pujiastuti mengatakan, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi keimigrasian. Kasus itu juga menyangkut perlindungan perempuan dan potensi eksploitasi.

“Khususnya terkait perlindungan perempuan, potensi eksploitasi, serta kemungkinan adanya praktik perdagangan orang,” ujar Nur Raisha kepada Jawa Pos.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung Taufiq Hidayat mengatakan, pemeriksaan awal menemukan indikasi perjodohan melalui perantara, termasuk dugaan penawaran perempuan WNI kepada WNA dengan imbalan uang atau barang.

“Dugaan praktik perkawinan pesanan yang melibatkan transaksi komersial dan berpotensi mengarah pada eksploitasi perempuan,” kata Taufiq.

Iming-Iming Stabilitas Ekonomi

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengatakan, modus pengantin pesanan kerap digunakan dalam kasus TPPO ke Tiongkok. Para korban umumnya tergiur janji stabilitas ekonomi dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

“Karena laki-laki WNA ini terkesan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, serta biasanya adanya pemberian uang mahar dalam jumlah besar,” ungkap Heni.

Menurut dia, kerentanan korban juga dipengaruhi persepsi keliru bahwa perkawinan dengan WNA hanya bersifat informal atau sebatas nikah siri. Padahal, perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi dalam administrasi sipil di negara setempat.

Para perempuan juga belum tentu memahami konsekuensi hukum apabila suatu saat ingin mengakhiri perkawinan. Proses perceraian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dicatatkan.

“Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Agama mencatat 4.715 perkawinan yang melibatkan mempelai WNA sepanjang Januari hingga September tahun ini. Sebanyak 4.475 di antaranya merupakan mempelai laki-laki WNA, sedangkan sisanya perempuan. Mereka berasal dari sekitar 100 negara.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Zayadi mengatakan, pihaknya menyiapkan penghulu dengan kompetensi fikih munakahat, bahasa Arab dan Inggris, administrasi, serta literasi digital.

Menurut dia, penghulu tidak hanya bertugas memastikan keabsahan akad nikah. Mereka juga perlu memahami konteks sosial pasangan, menjelaskan layanan, serta menjaga martabat pelayanan negara di tengah hubungan perkawinan yang semakin lintas negara.

“Hari ini kita bukan hanya menjadi warga Indonesia, tetapi juga menjadi warga dunia,” jelasnya.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
modus pengantin pesanan TPPO perempuan WNI Bareskrim Polri dan Polda Kalbar Perkawinan lintas negara Tiongkok Perdagangan orang katalog pengantin