JAKARTA - Isu wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terus berkembang. Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, saat ini dunia tengah menghadapi gelombang kedua penyakit yang menyerang saluran pernapasan itu. Pemerintah juga telah menyiapkan skenario ketika virus ini semakin menggila.
"Pada second wave (gelombang kedua, Red), tidak sama dengan first wave yang di Wuhan," tutur pria yang akrab disapa Yuri itu. Dia menjelaskan, kejadian Covid-19 di Wuhan memiliki angka kesakitan tinggi. Sehingga kejaidan berat lebih banyak. Begitu juga yang berakhir dengan kematian juga lebih banyak.
Sementara gelombang kedua berbeda. Penyebaran penyakit ini tergolong lebih cepat. Kemarin (3/3) dilaporkan ada 20 negara yang baru menyatakan ada kasus COvid 19. Penyebaran yang cepat ini menurut Yuri dikarenakan mereka yang sakit menunjukkan gejala minimal bahkan tidak bergejala sama sekali. Inkubasinya pun lebih lama. Jika pada gelombang pertama hanya 14 hari, sekarang masa inkubasi virus tersebut mencapai 28 hari. Akhirnya banyak negara memperkuat pintu masuknya, termasuk Indonesia.
Menyikapi hal ini, Yuri menyatakan bahwa negara memiliki beberapa skenario. Pertama adalah terkait sistem rujukan. Pemerintah selama ini menetapkan 100 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk siap jika ada pasien yang terindikasi Covid-19. Namun jika ada dari 100 rumah sakit itu yang tidak memiliki alat yang mumpuni, misalnya ventilator, maka boleh dirujuk.
Kedua, agar penelitian laboratorium cepat maka balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendaian penyakit (BTKL) di daerah disiapkan. Menurut Yuri, Indonesia memiliki sepuluh BTKL dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL). Standarnya harus memiliki biosafety level 2 (BSL2). "Jika di laboratorium Balitbangkes ruangannya yang BSL 2, di daerah memiliki kota untuk meneliti spesimen yang sudah BSL2," tutur Yuri.
Pemeriksaan Covid-19 di Indonesia dilakukan dua tahap. Pertama adalah polymerase chain reaction (PCR) dan genom sequence. "Di daerah hanya pemeriksaan PCR saja," tuturnya. Tenaga laboratrium di daerah sudah dilatih untuk hal ini. Namun dalam penelitian Covid-19 akan didampingi dari pusat.
Skenario ketiga adalah persiapan tempat khusus ketika banyak negara melakukan lock down seperti Wuhan. Salah satu tempat yang direncanakan digunakan adalah Pulau Galang di Batam. Yuri sudah diminta untuk melihat pulau tersebut. Pulau ini nanti tidak hanya rumah sakit namun juga penunjang lainnya. " Di Pulau Galang itu adalah bekas untuk menampung manusia perahu dari Vietnam. Masih ada bangunan. Bahkan ada sisa rumah sakit," katanya. Pulau ini dulunya dibangun oleh UNHCR untuk pengungsi dari Vietnam. Daerah pun rencananya akan diajak berembug.
Sementara itu, hari ini rencananya ada satu orang anak buah kapal (ABK) Diamond Princess yang akan pulang ke Indonesia. Satu orang itu merupakan delapan ABK yang dirawat di Jepang lantaran positif Covid-19. Nantiya setelah sampai tanah air, dia akan diobservasi oleh Kemenkes.
Pemerintah, lanjut Yuri, tidak memfasilitasi kepulangan mereka ke Indoensia. ’’Perusahaan (yang memulangkan), dari kapalnya itu,’’ lanjut Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes itu. Namun, nanti sesampainya di Indonesia mereka terlebih dahulu akan dibawa ke Balai Pelatihan Kesehatan Kemenkes di Cikarang.
Yuri menyatakan, mereka dibawa ke Bapelkes bukan untuk diperiksa ulang. Melainkan hanya diobservasi. Meskipun mereka sudah mengantongi sertifikat sehat dari otoritas kesehatan Jepang, langkah observasi tetap akan dilakukan.
Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril kemarin menyatakan bahwa dua orang pasien positf Covid-19 sudah semakin membaik. Pada awal masuk di rumah sakit tersebut, pasien mengeluh demam dan batuk. DIa menyatakan bahwa demamnya sudah sembuh.
Selain dua orang tersebut, ada tujuh orang lagi yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso. Tiga diantaranya dirawat lantaran pernah kontak langsung dengan dua pasien positif. "Dua orang lainnya diisolasi karena datang daeri negara terjangkit," tuturnya. Seluruhnya sudah diambil sampel untuk diuji di Balitbangkes.
Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan, pemerintah akan membentuk satgas untuk melaksanakan surveillance tracking. Setiap ada kasus, akan ditelusuri sejauh mungkin’’Sehjingga bisa diketahui mata rantai dari penyebaran Coronavirus ini,’’ terangnya usai rapat terbatas di kantor Presiden kemarin.
Selain melanjutkan surveillance tracking terhadap kontak dua pasien pertama, pihaknya juga mencari kasus yang sudah sempat muncul. Misalnya WNA Asal Selaindia baru yang sempat transit di Bali setelah kembali dari Iran. Kontak WNA itu sudah ditelusuri semua. ’’Mungkin ada sekitar 30-an pihak dan ternyata negatif,’’ lanjutnya.
Dia juga menegaskan bawha pemerintah proaktif dalam menangani Covid-19. Salah satunya dalam hal penyiapan RS rujukan. Setelah sebelumnya ada 100, kini bertambah menjadi 137. Beberapa RS Swasta juga sudah menawarkan diri untuk menjadi rujukan kasus Covid-19.
Disinggung mengenai RS di Pulau Galang, Muhadjir kembali memastikan bahwa tidak ada pembangunan baru di pulau itu melainkan, merenovasi bangunan yang sudah ada. ’’Dulu dipakai menampung pengungsi dari Vietnam, tambahnya. Sehingga, pulau itu yang dinilai paling siap.
Presiden, imbuh Muhadjir, meminta agar RS tersebut siap dalam waktu kurang dari satu bulan. Sebagai alternative selain Natuna dan Sebaru. Nantinya, RS tersebut tdiak hanya diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Bila ada kasus lain yang berbeda, maka akan digunakan pula.
Di sisi lain, pemerintah juga telah membuat protocol penanganan Covid-19. Protokol itu disebar ke seluruh kementerian terkait untuk dijalankan sesuai wewenang masing-masing. ’’Ini adalah instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan mampu menangani Covid-19,’’ terang kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
Pada prinsipnya, ada beberapa garis besar dalam protocol itu. Pertama adalah penanganan kasus Covid-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) sejak awal hingga sehat. Kemudian, penanganan orang yang datang dari luar Indonesia di beberapa pintu perbatasan. Dalam hal ini, 135 pintu masuk Indonesia dari luar negeri.
Kemudian, protocol komunikasi publik yang disusun Kemendagri dan Kemenkominfo. Selanjutnya adalah protokol Pendidikan yang menjadi bagian wewenang Kemenag dan kemendikbud. Dalam hal ini, menyampaikan sosialisasi melalui Lembaga-lembaga Pendidikan yang ada.
Jakarta sebagai ibu kota negara berpotensi menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk virus corona (Covid-19). Potensi itu, terus dijaga untuk menetapkan kenaikan status.
Hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004. KLB merupakan, meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Kriteria KLB mengacu Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor 451 Tahun 1991. Misalnya, penyakit menular sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Tentu, peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama tiga kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu).
Peningkatan kejadian penyakit/kematian dua kali lipat atau lebih dibandingkan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun). Jumlah penderita baru dalam sebulan naik dua kali lipat atau lebih daripada angka rerata per bulan dalam tahun sebelumnya.
’’Potensial wabah tidak cuma Covid-19. Ada demam berdarah. enyakit potensial KLB,’’ kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, Dwi Oktavia, di Jakarta kemarin.
Dia menjelaskan, sampai sekarang, status KLB baru diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat (Jabar). Menyusul adanya dua warganya diduga terinfeksi. Usai kontak dengan warga negara (WN) Jepang positif Covid-19.
Sedangkan pemerintah pusat, telah menerapkan prosedur siaga darurat pandemi covid-19. Pedomannya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit. Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, serta Kimia.
Dwi mengklaim, Pemprov DKI telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan kemampuan mendeteksi virus corona. Sebelum statusnya naik menjadi wabah, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk penanggulangannya. ’’Kami harus latih orang. Latih untuk menjaga kemampuan mendeteksi. Harus selalu ada maintenance,’’ jelas dia.
Dwi menegaskan, alokasi anggaran penanganan coronavirus tak kan terganggu. Mengingat belum diketahui lamanya pandemi ini eksis. ’’Kami, tidak tahu perang lawan corona, apakah jangka pendek kayak sprint. Atau jangka panjang kayak marathon,’’ tandasnya. Seperti diketahui, Pemprov DKI sedang mengawasi 26 pasien yang tengah dirawat terkait Covid-19 kemarin memantau 120 orang lainnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah mengharap masyarakat waspada dan hati-hati terkait munculnya kasus Corona di Indonesia. ’’Tapi tidak boleh panik. Karena pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi,’’ jelasnya di kantor Wakil Presiden kemarin. Diantaranya adalah memperketat masuknya WNA maupum WNI dari luar negeri ke Indonesia.
Bahkan Ma’ruf mengatakan pemerintah bisa juga menerapkan sertifikasi bebas corona. Kemudian juga melakukan penelitian jejak perjalanan termasuk siapa saja orang yang pernah berinteraksi dengan orang terduga terjangkit Corona. Menurut dia ini adalah upaya pertama yang dilakukan pemerintah.
’’Yang kedua, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi penanganan kasus, kalau terjadi. Sudah 135 RS yang dilengkapi dengan kamar isolasi,’’ jelasnya. Kamar isolasi tersebut sudah memenuhi standar atau protokol WHO.
Kemudian upaya yang ketiga adalah pemerintah menyiapkan kebutuhan pokok, obat-obatan, dan keperluan masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat tidak perlu panik lantas memborong sejumlah barang kebutuhan sehari-hari. ’’Saya kira tidak perlu (panic buying, Red). Karena pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebutuhan dalam jangka panjang,’’ jelasnya.
Ma’ruf lantas mengomentari kelangkaan dan melambungnya harga masker. Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepolisian untuk menangani potensi adanya penimbunan maupun penjualan dengan harga belebih dan tidak wajar. Dia mengatakan pengawasan penjualan masker perlu diperketat. Dia mengatakan bahwa orang yang sehati tidak perlu pakai masker.
’’Sekarang ini kan semua pakai masker,’’ jelasnya. Ma’ruf mengatakan himbauan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penggunaan masker perlu disosialisasikan ke masyarakat. Dia mengatakan produsen sejatinya tanpa disuruh, pasti akan meningkatkan produksi masker ketika permintaan tinggi. (lyn/wan//riz/byu) Editor : Super_Admin