PONTIANAK POST - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina menyarankan penerapan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai dibuat terjangkau dan terintegrasi penuh dengan moda transportasi publik lainnya. Kebijakan ini dinilai krusial guna mendorong masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Wa Ode menilai bahwa pengoperasian jalur LRT sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun dan waktu tempuh sekitar 28 menit tersebut harus segera diikuti oleh konektivitas fisik maupun sistem pembayaran dengan Transjakarta, Mikrotrans, hingga KRL.
“Yang penting sekarang bukan hanya LRT-nya selesai, tetapi bagaimana LRT terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya," kata Wa Ode Herlina di Jakarta, Senin.
Politisi PDI Perjuangan tersebut secara khusus meminta penguatan jaringan angkutan pengumpan (feeder) Mikrotrans menuju stasiun-stasiun LRT, serta pembangunan fasilitas park and ride di kawasan Manggarai. Menurutnya, skema tarif integrasi yang ramah di kantong akan menjadi insentif efektif bagi warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
"Kalau tarifnya dibuat terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum, ini bisa menjadi salah satu insentif agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi," katanya.
Kaji Subsidi PSO dan Pembiayaan Skema Danantara
Wa Ode menambahkan bahwa penentuan besaran tarif integrasi perlu memperhitungkan daya beli masyarakat dan kecukupan Subsidi Pelayanan Publik (PSO), agar keberlanjutan operasional layanan tetap terjaga. Di samping itu, ia mendorong pemerintah daerah mengkaji keterlibatan Danantara dalam pembiayaan infrastruktur transportasi publik agar percepatan pembangunan tidak membebani APBD secara berlebihan.
"Yang paling penting sekarang adalah integrasi. LRT, Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda lainnya harus terasa sebagai satu sistem bagi masyarakat, bukan berjalan sendiri-sendiri," pungkasnya.
Sebagai informasi, proyek LRT Kelapa Gading–Manggarai bernilai Rp12,1 triliun yang dikerjakan PT Jakpro ini telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (16/9).
Selama delapan hari pertama pasca-resmi beroperasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus promosi sebesar Rp8, sebelum menerapkan tarif datar sementara senilai Rp5.000. Adapun besaran tarif resmi LRT Jakarta secara definitif dijadwalkan bakal ditetapkan pada Oktober mendatang (ant).
Sumber : Antara