Kawal Hak Pendidikan, Kemenkum Kalbar Harmonisasikan Rapergub RAD PP-ATS 2026-2029
PONTIANAK POST – Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi generasi muda terus dikawal ketat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Komitmen ini diwujudkan lewat Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PP-ATS) Tahun 2026–2029 pada Senin (9/11).
Pertemuan strategis yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Kalbar ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Diskusi lintas instansi tersebut turut dihadiri oleh Plh. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Angga Nur Adha, perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dede Dia Putra, serta jajaran Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah.
Di awal pertemuan, tim memaparkan bahwa draf regulasi ini dirancang khusus untuk menjadi kompas panduan bagi seluruh perangkat daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai amunisi strategis guna menjamin setiap anak mendapatkan akses layanan pendidikan yang layak secara terpadu dan berkelanjutan.
Baca Juga: Beri Edukasi Kelompok Kadarkum, Kemenkum Kalbar Dorong Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di Pontian
Menambahkan konteks di lapangan, Plh. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat, Angga Nur Adha, menyebutkan bahwa fenomena putus sekolah ini merupakan imbas dari berbagai akar masalah yang kompleks. Faktor pemicunya membentang luas mulai dari himpitan ekonomi, keterisolasian geografis, jerat permasalahan sosial, status disabilitas, hingga praktik perkawinan anak di bawah umur.
Selama jalannya diskusi, tim perumus membedah tuntas draf regulasi dari sisi substansi materi maupun teknik penyusunan draf hukum. Standar kesesuaiannya merujuk langsung pada regulasi pengikat dari pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Sejumlah elemen vital turut dikurasi secara ketat, termasuk sinkronisasi kewenangan Pemerintah Provinsi, validitas data sasaran, hingga pembagian porsi tanggung jawab antar-perangkat daerah selama periode 2026–2029. Evaluasi menyeluruh ini bertujuan melahirkan kebijakan daerah yang kokoh secara hukum, terukur indikatornya, dan mudah diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan.
Menanggapi rampungnya harmonisasi regulasi ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menilai tahapan sinkronisasi ini sebagai benteng utama penyusunan produk hukum. Ia menegaskan bahwa setiap regulasi tidak boleh hanya cantik di atas kertas legalitas, melainkan harus sungguh-sungguh mampu menjawab jeritan kebutuhan masyarakat.
Jonny menaruh harapan besar agar draf aturan ini bisa dieksekusi dengan baik di tataran birokrasi pemerintahan daerah. "Persoalan anak tidak sekolah membutuhkan perhatian dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui Rencana Aksi Daerah ini, kita berharap upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kalimantan Barat dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun harus memiliki kejelasan kewenangan, pembagian peran, serta target yang realistis agar benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Jonny.
Lebih jauh, Kakanwil kembali menegaskan kesiapan penuh institusinya dalam mendampingi pemerintah daerah. Pendampingan ini difokuskan untuk mencetak instrumen hukum yang presisi dan harmonis sebagai katalisator pembangunan di wilayah Bumi Khatulistiwa.
Dengan tuntasnya segala proses pembedahan draf ini, tahapan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD PP-ATS) Tahun 2026–2029 dinyatakan selesai secara resmi. Sebagai legalitas akhirnya, Kanwil Kemenkum Kalbar segera menerbitkan dokumen Surat Selesai Harmonisasi guna memuluskan langkah sinergi pengentasan masalah pendidikan anak di Kalimantan Barat.
