Bioetanol Ditargetkan Hemat Devisa Rp500 Triliun per Tahun

Basilius Andreas Gas • Dipublikasikan Selasa, 22 September 2026 | 07:12 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol secara terbatas bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9).( ANTARA/Harianto).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol secara terbatas bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9).( ANTARA/Harianto).

PONTIANAK POST - Pengembangan bioetanol nasional ditargetkan mampu menghemat devisa hingga sekitar Rp500 triliun setiap tahun sekaligus membuka perputaran nilai ekonomi yang lebih besar di dalam negeri. Pemerintah kini menyiapkan kawasan produksi berbasis komoditas pertanian untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan potensi penghematan tersebut berasal dari pengembangan bioetanol yang selama ini nilai ekonominya dinikmati melalui produksi energi di negara lain. Menurut dia, pengembangan industri bioetanol di dalam negeri dapat mengalihkan nilai ekonomi tersebut kepada petani Indonesia.

"Karena yang terpenting adalah etanol diproduksi negara lain, itu nilainya energi, ya, biofuel, itu nilainya Rp500 triliun. Kalau Rp500 triliun ini berputar di petani Indonesia," kata Mentan usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin.

Pemerintah mengarahkan pengembangan bioetanol dengan memanfaatkan tiga komoditas strategis, yakni tebu, singkong, dan jagung. Ketiganya diproyeksikan menjadi bahan baku utama dalam menopang produksi energi berbasis pertanian.

Pemerintah Siapkan Lahan hingga 2 Juta Hektare

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan dengan luas sekitar 1 juta hingga 2 juta hektare. Lahan tersebut akan diarahkan menjadi basis produksi komoditas yang mendukung industri bioetanol nasional.

Amran mengatakan percepatan program membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kesiapan lahan, komoditas, hingga pembangunan industri dapat berjalan secara terpadu.

Sebanyak 44 bupati yang mengikuti rapat koordinasi tersebut, kata Amran, telah menyatakan dukungan pada tahap awal konsolidasi pengembangan kawasan bioetanol. Dukungan itu mencakup penyiapan potensi wilayah, lahan, serta komoditas yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah juga akan mengutamakan pemanfaatan lahan yang telah tersedia, termasuk lahan yang sudah dilepaskan dan kawasan yang dinilai sesuai untuk pengembangan tanaman energi.

Dalam pembangunan industri bioetanol, pemerintah akan melibatkan BUMN dan perusahaan swasta melalui skema investasi. Amran menyebut komposisi pembiayaan yang tengah didorong sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari sektor swasta.

"Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta, dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara, pasti berbondong-bondong," tutur Amran.

Menurut Amran, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari tahapan lanjutan setelah pemerintah memperkuat sektor pangan dan protein. Pemanfaatan potensi pertanian untuk energi, kata dia, diarahkan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insya Allah, Indonesia menjadi negara besar, negara super power ke depan. Sekarang, pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang, etanol kita kejar," pungkas Amran. (ant)

Editor : Basilius Andreas Gas
Sumber : Antara
jagung singkong bioetanol tebu