PONTIANAK POST – Tawaran bantuan Malaysia untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum mendapat kepastian pelaksanaan. Padahal, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyambut positif tawaran tersebut, yang mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel. Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10), bantuan itu belum dibahas lebih lanjut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, rapat yang dipimpin Prabowo masih berfokus pada evaluasi penanganan karhutla di wilayah prioritas, terutama Kalimantan dan Sumatra.
“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin malam.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan, tawaran bantuan Malaysia masih didiskusikan. Namun, belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaannya.
“Nah, ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Jumhur.
Belum adanya keputusan itu menjadi sorotan karena tawaran Malaysia telah disampaikan sejak September. Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Jawa Barat, pada 18 September, Prabowo menyatakan menerima tawaran tersebut dengan baik dan gembira. Saat itu, dia menyebut bantuan akan dikirim dalam waktu dekat.
Namun, pada 30 September, Juru Bicara Pemerintah Malaysia sekaligus Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menyatakan Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra belum menerima tanggapan resmi Indonesia atas nota diplomatik yang dikirimkan terkait tawaran bantuan tersebut.
“Hingga saat ini, Wisma Putra belum menerima tanggapan atas nota yang telah dikirimkan kepada pihak Indonesia. Kami tetap menempuh jalur resmi serta diskusi langsung antara para pemimpin utama,” kata Fahmi saat itu.
Dengan demikian, sambutan positif Presiden belum berujung pada kepastian pengerahan aset Malaysia. Hingga Senin malam, pemerintah Indonesia menyatakan pembahasan masih berlangsung, tanpa mengumumkan jadwal maupun bentuk pelaksanaan bantuan.
Malaysia menawarkan satu pesawat amfibi Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 personel dari sejumlah lembaga, termasuk badan pengelolaan bencana, maritim, dan angkatan udara. Pesawat amfibi tersebut dirancang untuk mendukung pemadaman kebakaran dari udara, sedangkan helikopter dapat membantu operasi sesuai kemampuan dan perlengkapan masing-masing.
Pengerahan aset lintas negara tetap memerlukan koordinasi mengenai wilayah operasi, keselamatan penerbangan, dukungan logistik, dan pembagian tugas. Namun, di tengah kebakaran yang belum sepenuhnya terkendali, kepastian koordinasi menjadi penting agar tawaran bantuan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam rapat terbatas tersebut, Prabowo meminta penanganan karhutla difokuskan pada sejumlah wilayah, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah dan kawasan terdampak lainnya di Kalimantan serta Sumatra Selatan.
Dudung mengatakan, Tanjung Puting mendapat perhatian khusus karena merupakan kawasan konservasi yang menjadi habitat berbagai satwa liar, terutama orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus).
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” katanya.
Taman Nasional Tanjung Puting dikenal sebagai salah satu pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan yang penting di Indonesia. Kebakaran di kawasan tersebut tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang jelajah satwa. Ketika habitat rusak, satwa dapat terdesak keluar dari kawasan hutan dan menghadapi risiko konflik dengan manusia.
Situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Pada Minggu (11/10), relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat memutuskan menarik personel dari operasi pemadaman. Mereka menilai kemampuan pemadaman secara langsung sudah mencapai batas dan mendesak pemerintah memperkuat penanganan, termasuk melalui water bombing atau penjatuhan air dari udara.
Kementerian Kehutanan menyatakan upaya pemadaman di Tanjung Puting terus diperkuat. Operasi udara sempat dilakukan pada 20–22 September, tetapi api belum sepenuhnya terkendali. Pengajuan dukungan water bombing juga kembali disampaikan pada 9 Oktober, sementara luasnya area terdampak, sulitnya akses menuju titik api, dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan utama.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa pengerahan personel saja belum tentu cukup. Petugas harus menghadapi medan yang sulit dijangkau, sementara api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi kering. Pemadaman membutuhkan kombinasi operasi darat, dukungan udara, pemantauan titik api, dan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi lokasi.
Dudung mengatakan, kabut asap yang pekat menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Jarak pandang yang terbatas membuat helikopter dan pesawat tidak leluasa menjangkau titik api dengan aman. Karena itu, penanganan di sejumlah lokasi lebih banyak mengandalkan operasi darat.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa helikopter, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena asapnya terlalu tebal,” kata Dudung.
Penanganan melibatkan personel lintas lembaga, antara lain pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, polisi kehutanan, BNPB, BMKG, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas kehutanan, relawan, dan masyarakat.
Menurut Dudung, tim gabungan mampu menjangkau area kebakaran hingga 692 hektare per hari. Angka tersebut merupakan kapasitas penanganan yang disampaikan pemerintah, bukan berarti seluruh area yang dijangkau telah berhasil dipadamkan.
Pemerintah juga mengupayakan operasi modifikasi cuaca bersama BMKG untuk mendukung penanganan di wilayah yang membutuhkan intervensi intensif. Upaya itu diharapkan membantu menciptakan kondisi yang mendukung pemadaman, meski efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi cuaca dan wilayah sasaran.
“Ini terus diupayakan, termasuk upaya-upaya operasi mitigasi, termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi,” ujarnya.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 18.30 WIB itu dihadiri Dudung, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sejumlah pejabat lain mengikuti rapat melalui konferensi video, termasuk para kepala staf TNI dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Panglima daerah militer, kepala kepolisian daerah, dan gubernur dari wilayah terdampak juga dilibatkan.
Penanganan karhutla menjadi perhatian negara tetangga karena asap dapat terbawa angin melintasi batas wilayah dan mengganggu kualitas udara di negara lain. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar titik kebakaran, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan kegiatan sehari-hari.
Dalam pernyataan setelah pertemuan dengan Zahid pada September, Prabowo mengakui karhutla merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya dirasakan negara-negara tetangga. Karena itu, tawaran bantuan Malaysia menjadi salah satu bentuk kerja sama regional untuk menghadapi bencana yang konsekuensinya tidak berhenti di wilayah tempat api berasal.
Namun, kerja sama tersebut membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Di satu sisi, pemerintah Indonesia terus mengerahkan personel dan mengupayakan pemadaman. Di sisi lain, bantuan dari negara tetangga masih menunggu kepastian pembahasan dan pelaksanaan.
Di tengah ancaman terhadap kawasan konservasi, kesulitan operasi udara, serta dampak asap yang meluas, kecepatan koordinasi menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Bagi petugas di lapangan, kepastian dukungan berarti tambahan pilihan untuk menjangkau titik api yang sulit diatasi hanya dengan operasi darat. (jpc/ant/ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro