PONTIANAK POST — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah hukum terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, ketidakhadiran pada panggilan kedua dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan penerbitan surat perintah membawa.
“Ketika panggilan kedua tidak hadir, maka yang berlaku berikutnya di ketentuan hukum acara yang baru, itu baru dengan surat perintah pembawa,” kata Taufik kepada wartawan, Minggu (18/10).
Namun, KPK belum memastikan akan langsung mengambil langkah tersebut. Penyidik terlebih dahulu mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron sebelum memutuskan apakah pemeriksaan dijadwalkan ulang atau dilanjutkan dengan tindakan hukum berikutnya.
Taufik mengatakan, KPK menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran Nusron pada Rabu (14/10), sehari sebelum jadwal pemeriksaan kedua. Dalam surat itu, Nusron menyampaikan alasan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia,” ujarnya.
Menurut Taufik, penyidik akan menilai apakah alasan tersebut patut dan wajar, termasuk mempertimbangkan adanya agenda kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan jadwal pemeriksaan.
“Nah, itu akan kemudian dievaluasi lagi. Apakah tadi sudah masuk untuk menerapkan panggilan kedua atau akan dilakukan reschedule atau jadwal ulang untuk yang bersangkutan,” katanya.
MAKI Sebut Nusron ke Singapura dan Malaysia
Di tengah evaluasi KPK, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga Nusron berada di Singapura dan Malaysia ketika seharusnya menjalani pemeriksaan pada Kamis (15/10).
Boyamin menyebut Nusron berangkat dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (14/10). Pada sore harinya, ia diduga melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri dari Batam ke Singapura, kemudian menuju Johor Bahru, Malaysia, menggunakan mobil pada Rabu malam atau Kamis pagi.
“Nusron Wahid kabur ke Malaysia hindari panggilan KPK hari Kamis kemarin,” ujar Boyamin, Minggu (18/10).
Boyamin juga menduga Nusron bepergian bersama rombongan kecil tanpa melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut perjalanan tersebut diduga menggunakan mobil dinas Konsulat Jenderal, tetapi tidak memaparkan bukti pendukung dalam keterangan yang dikutip.
Menurut Boyamin, seorang menteri yang bepergian ke luar negeri semestinya memperoleh izin Presiden. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah Nusron telah mengantongi izin tersebut.
Boyamin memperkirakan Nusron berada di Singapura pada Minggu (18/10), sebelum kembali menuju Johor Bahru pada Senin (19/10) dan pulang ke Indonesia pada Selasa (20/10). Perkiraan rute dan jadwal perjalanan tersebut merupakan keterangan Boyamin yang masih memerlukan konfirmasi.
Hingga informasi dalam bahan berita ini disusun, belum ada keterangan langsung dari Nusron mengenai dugaan perjalanan tersebut. KPK juga belum menyatakan bahwa Nusron sengaja menghindari pemeriksaan.
Diperiksa sebagai Saksi Kasus HGB
Nusron dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ketidakhadiran seorang saksi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana. Keputusan mengenai pemanggilan ulang maupun penerbitan surat perintah membawa tetap bergantung pada evaluasi penyidik dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Karena itu, perhatian berikutnya tertuju pada hasil evaluasi KPK terhadap surat ketidakhadiran Nusron serta keputusan penyidik mengenai jadwal dan mekanisme pemeriksaan selanjutnya. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro