PONTIANAK POST – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku sudah lama merasa menjadi sasaran penyadapan. Mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang dikaitkan dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disebut semakin menguatkan kecurigaannya.
Pernyataan itu disampaikan Megawati di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11). Dia mengungkapkan, sejak lama telah mengingatkan pentingnya pergantian Listyo Sigit. Menurutnya, sikap tersebut bukan didasari sentimen pribadi, melainkan demi menjaga aturan dan tata kelola institusi.
Megawati juga menyentil sikap diam kadernya ketika dirinya merasa menjadi sasaran penyadapan. Dia mempertanyakan mengapa tidak ada kader yang berani bersuara membela ketua umum.
”Masa kalau ketumnya digituin diam-diam aja. Mesti saya sendiri yang jawab?” ujar Megawati.
Dia turut menyinggung keputusannya tidak menggunakan telepon seluler (ponsel) pintar. Megawati mengaku sengaja membatasi penggunaan perangkat komunikasi tersebut karena merasa disadap.
”Saya memang enggak punya HP. Kenapa? Karena saya orang yang disadap. Nah, buktinya (sekarang)? Hayo!” tegasnya.
PENANGANAN DISERAHKAN KE BARESKRIM
Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) ataupun tim khusus lintas instansi untuk menangani dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Pemerintah mempercayakan penyidikan perkara tersebut kepada Bareskrim Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap kepolisian menangani perkara secara profesional dan menuntaskannya sesuai ketentuan hukum.
”Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).
Menurut dia, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar penyidikan dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu. Aparat diminta mengungkap perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Yusril menyebut penyidikan tidak hanya mendalami dugaan penyadapan ilegal (illegal interception), tetapi juga kemungkinan adanya unsur makar.
Dia menjelaskan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara memiliki dimensi berbeda karena berkaitan dengan keamanan dan kedaulatan negara.
”Kepala negara adalah primus inter pares (yang utama di antara yang setara). Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan itu dengan pasal-pasal makar, dan pendalaman terus dilakukan,” jelasnya.
BISA DIDETEKSI DARI ANOMALI FREKUENSI
Dari sisi teknologi, pakar teknologi informasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Hermansyah menjelaskan, penyadapan komunikasi pejabat sekelas presiden membutuhkan perangkat dan kemampuan teknis khusus. Ada sejumlah metode yang berpotensi digunakan untuk mengakses komunikasi seluler.
Salah satunya memanfaatkan sistem lawful interception (LI) pada jaringan operator seluler. Sistem ini sejatinya merupakan fasilitas penyadapan legal untuk kepentingan penegakan hukum yang penggunaannya harus mengikuti prosedur dan kewenangan resmi.
Namun, fasilitas tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang memiliki akses tidak semestinya.
Metode lain menggunakan perangkat IMSI catcher atau BTS palsu. Perangkat ini menyamar sebagai menara pemancar seluler sehingga ponsel di sekitarnya dapat terhubung ke jaringan yang dikendalikan pelaku.
”Pertama, menunggangi lawful interception pada sistem operator seluler resmi, di mana seluruh lalu lintas telepon dan pesan ditarik langsung dari pusat kontrol. Kedua, metode yang jauh lebih agresif, yakni IMSI catcher atau BTS palsu,” jelas Hermansyah.
Dalam metode kedua, perangkat portabel ditempatkan di sekitar lokasi sasaran untuk memancarkan sinyal radio. Sinyal tersebut dapat memengaruhi koneksi ponsel ke jaringan seluler resmi, bahkan dalam kondisi tertentu membuat perangkat terhubung ke BTS palsu.
Setelah koneksi terbentuk, perangkat dapat digunakan untuk mengidentifikasi ponsel sasaran dan mencegat komunikasi yang tidak terlindungi. (jp/idr/oni)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro