Pantang Larang, Habitus, dan Alam yang Terlupakan

Hanif • Dipublikasikan Kamis, 10 September 2026 | 09:32 WIB
Syamsul Kurniawan.
Syamsul Kurniawan.

Oleh: Syamsul Kurniawan

DI tepian sungai, nenek moyang kita pernah berbisik: jangan membuang kotoran ke air, nanti bala datang. Kata-kata itu sederhana, tapi kuat. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut yang melekat, bukan hanya pada bala, melainkan pada kemungkinan melukai sesuatu yang lebih besar dari dirinya.

Pantang larang adalah hukum tak tertulis, diwariskan dari generasi ke generasi. Ia tidak tercatat dalam undang-undang, tetapi tertanam dalam tubuh masyarakat. Pierre Bourdieu dalam buku yang ia tulis Outline of a theory of practice (1977) menyebutnya sebagai habitus: struktur yang hidup di dalam diri, membentuk cara pandang dan cara bertindak tanpa disadari.

Dengan pantang larang, masyarakat menjaga jarak dengan alam. Larangan menebang pohon besar tanpa izin, larangan membakar hutan sembarangan, larangan menangkap ikan dengan racun, dan semua itu adalah pagar imajiner. Pagar yang membatasi tangan manusia agar tidak merusak terlalu jauh.

Habitus ini mencetak manusia yang berhati-hati. Mereka tidak butuh penjelasan saintifik tentang erosi atau pencemaran air. Cukup cerita dari orang tua: melanggar pantang larang berarti mengundang malapetaka. Kesadaran ekologis tertanam dalam rasa, bukan dalam buku teks.

Tetapi ketika modernitas datang, cerita itu dipandang sebagai tahayul. Pohon besar dianggap kayu, sungai dilihat sebagai saluran, hutan hanya cadangan lahan. Habitus yang dulu menahan, pelan-pelan hilang. Dan tanpa itu, alam kehilangan pelindung sosialnya.

Pantang larang mengandung modal budaya: pengetahuan ekologis yang dikemas dalam mitos. Ia juga menyimpan modal simbolik: kehormatan bagi yang taat, stigma bagi yang melanggar. Dalam masyarakat tradisional, modal itu kuat, karena dijaga oleh komunitas.

Namun, modernitas menggeser pusat nilai. Modal ekonomi naik ke permukaan, menggusur modal budaya. Yang dihormati bukan lagi orang yang menjaga sungai, melainkan orang yang kaya karena mengeruk hasil hutan. Perubahan ini mengubah habitus, menggeser disposisi sosial.

Bourdieu (1977) menekankan bahwa habitus bukan netral. Ia terbentuk dari relasi kekuasaan dalam field, arena tempat nilai dipertaruhkan. Di masa lalu, field diatur oleh adat dan agama. Kini, field dikuasai oleh pasar dan negara, sehingga pantang larang kehilangan kekuatan simboliknya.

Tetapi agama, khususnya Islam dalam masyarakat Melayu, tetap menjadi field yang penting. Islam memberi legitimasi pada pantang larang. Larangan membuang sampah ke sungai bisa dimaknai sebagai menjaga kebersihan, sebuah nilai yang selaras dengan syariat.

Dengan mediasi agama, pantang larang tidak harus hilang. Ia bisa ditafsir ulang. Dari takut hantu menjadi takut merusak ciptaan Allah. Dari tabu kuno menjadi etika ekologis Islami. Dengan begitu, habitus ekologis bisa dihidupkan kembali dalam arena kontemporer.

Contoh nyata ada di larangan membakar hutan untuk membuka ladang. Dulu dikatakan membawa malapetaka. Secara ekologis, pembakaran jelas merusak tanah, menghilangkan kesuburan, dan membunuh makhluk hidup. Pantang larang adalah cara tradisional untuk menahan godaan metode instan yang berbahaya.

Ada pula larangan menebang pohon besar sembarangan. Keyakinan lama menyebutnya rumah makhluk halus. Rasionalitas ekologisnya jelas: pohon besar adalah penyangga ekosistem, penyimpan air, pelindung tanah. Disposisi ini menjaga hutan tetap tegak.

Sungai pun tidak luput dari aturan. Pantang mengotori sungai. Konsekuensinya dipercaya mengundang bala. Tetapi efek nyatanya: sungai terjaga kebersihannya, ikan tetap hidup, dan air bisa diminum.

Bahkan cara menangkap ikan pun diatur. Pantang menggunakan racun atau bahan berbahaya. Orang percaya rezeki bisa hilang jika melanggar. Sesungguhnya, pantang itu melindungi ekosistem sungai dari kerusakan permanen.

Semua larangan itu membentuk habitus ekologis: tubuh sosial yang terbiasa menghormati alam. Habitus itu bekerja halus, menyelusup dalam keseharian, tanpa perlu instruksi dari luar.

 

Membayangkan Masa Depan

Tetapi hari ini kita berada di persimpangan. Habitus lama terkikis, sementara habitus baru yang ekologis belum lahir. Yang dominan justru habitus konsumtif, didorong oleh kapitalisme global. Alam dipandang hanya sebagai sumber daya, bukan rumah bersama.

Kita bisa membayangkan masa depan di mana pantang larang dihidupkan kembali, bukan dalam bentuk aslinya, melainkan dalam tafsir baru. Anak-anak tidak lagi ditakut-takuti dengan hantu, melainkan diajari bahwa membuang sampah ke sungai adalah bentuk pengkhianatan pada kehidupan.

Masa depan itu menuntut reinterpretasi. Pantang menebang pohon besar bisa dipahami sebagai ajaran Islam tentang khalifah: manusia sebagai penjaga bumi. Pantang membakar hutan dapat dikaitkan dengan larangan fasad, perusakan di muka bumi.

Jika reinterpretasi ini berhasil, habitus ekologis baru akan lahir. Bukan nostalgia, melainkan strategi hidup. Modernitas tidak lagi berarti meninggalkan tradisi, melainkan berdialog dengannya.

Dalam imajinasi ini, pantang larang kembali menjadi bagian dari tubuh masyarakat. Tidak lagi dilihat sebagai tahayul, melainkan sebagai etika. Etika yang menahan tangan manusia dari keserakahan, dan membuka hati mereka pada tanggung jawab moral terhadap alam.

Reproduksi habitus ekologis tidak bisa diserahkan pada hukum negara semata. Hukum sering datang terlambat, setelah kerusakan terjadi. Habitus, sebaliknya, bekerja sejak awal, menahan niat sebelum menjadi perbuatan.

Untuk itu, pendidikan menjadi ruang yang tak kalah penting. Pantang larang dapat terus dirawat dalam lingkup keluarga, bukan sekadar diperlakukan sebagai mitos kosong, melainkan sebagai kearifan lokal yang menuntun hidup. Dengan cara itu, anak-anak belajar mencintai alam bukan hanya dengan akal di kepala, tetapi juga dengan rasa yang bersemayam di hati.

Dakwah agama juga berperan. Ulama bisa menghidupkan kembali nilai pantang larang, memberi makna baru dalam bahasa syariat. Ceramah tentang lingkungan bisa diperkaya dengan kisah lokal yang sudah akrab dalam memori masyarakat.

Modal sosial komunitas juga harus digerakkan. Gotong royong membersihkan sungai, penghormatan pada hutan adat, ritual syukur panen, semuanya adalah bentuk kapital budaya yang bisa mereproduksi habitus ekologis.

Tantangan utamanya tetaplah pasar. Field ekonomi global mendesak manusia untuk terus mengambil, tanpa batas. Karena itu, melawan dominasi modal ekonomi dengan modal budaya dan simbolik menjadi agenda mendesak.

Kampanye modern tentang “Save the Earth” sering berhenti pada slogan. Ia tak menyentuh habitus, hanya memantul di permukaan. Pantang larang, sebaliknya, masuk ke tubuh, menjadi bagian dari kebiasaan. Bourdieu (1977) mengingatkan bahwa habitus bertahan karena repetisi. Maka, untuk menghidupkan kembali pantang larang, ia harus diulang. Dalam cerita, dalam praktik, dalam simbol sehari-hari.

Dengan repetisi itu, rasa takut baru bisa lahir. Bukan lagi takut pada hantu, tetapi takut kehilangan bumi. Rasa takut yang sehat, yang menahan tangan dari perusakan.

Jika habitus ekologis lahir kembali, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hukum atau aparat. Mereka punya mekanisme internal untuk menjaga alam. Sebuah etika sunyi yang berjalan bersama kehidupan sehari-hari. Itulah modal paling berharga: habitus yang ekologis. Sebuah struktur batin yang membuat orang menghormati alam, bahkan tanpa sadar.

Pantang larang menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu bertentangan dengan modernitas. Ia bisa menjadi sumber kebijaksanaan untuk menjawab krisis ekologis hari ini.

Alam Nusantara pernah dijaga dengan pantang larang. Sungai tetap jernih, hutan tetap rimbun, tanah tetap subur. Semua itu bukan karena undang-undang, tetapi karena habitus yang bekerja diam-diam.

Ketika pantang larang hilang, kerusakan datang. Itu pelajaran pahit. Maka, membayangkan masa depan berarti juga membayangkan cara menghidupkan kembali habitus yang pernah melindungi kita.

Tidak persis sama, tentu saja. Tafsirnya harus baru, bahasanya harus segar, tetapi ruhnya tetap sama: menjaga keseimbangan, menghormati alam.

Barangkali inilah modernitas yang kita butuhkan. Bukan modernitas yang melupakan tradisi, tetapi modernitas yang berdialog dengannya. Dan di tengah dialog itu, pantang larang berdiri sebagai jembatan, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.**

 

*Penulis adalah dosen di IAIN Pontianak.

Editor : Hanif
Pantang Larang krisis ekologi kalimantan barat Lingkungan kearifan lokal