Oleh: Musyafa Syamil Arroyan*
PIMPINAN Pondok Modern Darussalam Gontor, K.H. Hasan Abdullah Sahal, belakangan menarik perhatian publik. Bukan karena kontroversi, tetapi karena keberaniannya berbicara apa adanya di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Resepsi Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, 19 September 2026.
Disclaimer dulu. Penulis bukan santri Gontor dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan pesantren tersebut. Meskipun begitu, penulis kagum pada pidato Kiai Hasan. Banyak nasihat beliau sampaikan dengan gaya yang santai, diselingi candaan, tetapi beberapa di antaranya justru mengandung pesan yang tidak ringan.
Salah satu yang menarik tentu ketika Kiai Hasan mengucapkan, “Sorry yee”, ungkapan yang beberapa kali digunakan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan. Hadirin tertawa. Suasana menjadi cair. Dalam kesempatan yang sama, Kiai Hasan juga melontarkan guyonan mengenai orang yang suka “cari muka”, “cari nama”, sampai “cari jabatan”.
Entah seluruh kalimat itu memang dimaksudkan sebagai satire atau tidak, kita tidak perlu terlalu pusing menebak. Tetapi satu hal terlihat, yakni Kiai Hasan tidak tampak kehilangan keluwesan ketika berbicara di hadapan orang nomor satu di negeri ini.
Keteladanan Sebelum Nasihat
Seorang pemimpin tidak hanya memimpin melalui perintah. Ia juga memimpin melalui contoh. Apa yang dikatakan pemimpin akan didengar. Apa yang dilakukan akan diamati. Bahkan, dalam banyak kasus, gaya hidup pemimpin perlahan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh orang-orang di sekitarnya. Tentu, selagi pemimpin tersebut bisa membuktikan bahwa ia layak diikuti serta dicontoh.
Dalam konteks agama, pengaruh semacam ini bisa jauh lebih kuat. Kiai, pendeta, pastor, biksu, pandita, dan pemimpin agama lainnya memiliki apa yang bisa disebut sebagai otoritas moral. Ucapannya didengarkan. Lakunya diikuti.
Karena itu, salah satu bagian paling menarik dari pidato Kiai Hasan adalah ketika ia mengatakan:
“Kalau apa yang saya makan, apa yang saya pakai, apa yang saya tempati, apa yang saya kerjakan lebih daripada santri, boleh diprotes, boleh dikritik, boleh didemo. Inilah Gontor.”
Ucapan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo dalam peringatan satu abad Gontor. Bagi penulis, kalimat itu kuat karena Kiai Hasan tidak sekadar berbicara tentang kesederhanaan kepada orang lain. Ia justru menempatkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pertama-tama harus tunduk terhadap nilai tersebut.
Jika tidak begitu, akan sulit meminta masyarakat hidup sederhana apabila elit mempertontonkan kemewahan secara berlebihan. Sulit meminta umat memiliki kepekaan sosial jika pemimpinnya sendiri berjarak dari kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Nasihat akhirnya tidak cukup hanya terdengar baik melalui ucapan. Ia harus hidup dalam tindakan orang yang mengucapkannya.
Keberanian untuk Mengingatkan
Hal lain yang menurut penulis penting dari pidato Kiai Hasan adalah keberanian berbicara apa adanya di hadapan kekuasaan. Dalam Islam, konsep amar ma'ruf nahi munkar bukanlah sesuatu yang asing. QS Ali Imran ayat 110, misalnya, berbicara tentang menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Masalahnya, mengetahui ajaran tersebut tentu jauh lebih mudah daripada menjalankannya.
Kritik kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan relatif mudah. Tantangannya akan menjadi berbeda ketika kritik tersebut harus disampaikan kepada orang yang mempunyai jabatan, pengaruh, akses, atau bahkan kekuasaan yang besar. Karena itulah independensi moral pemuka agama penting.
Bukan berarti pemuka agama harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Tentu tidak. Kebijakan yang baik layak diapresiasi. Program pemerintah yang memberi manfaat kepada masyarakat juga patut didukung. Tetapi dukungan tersebut seharusnya tidak menghilangkan kemampuan untuk berkata bahwa “yang ini baik, dan itu perlu dikritik.”
Contoh semacam ini juga dapat ditemukan di tempat lain. Paus Leo XIV, Paus pertama yang lahir di Amerika Serikat, pernah meminta Presiden Amerika Serikat untuk menghindari penggunaan kekuatan militer untuk menggulingkan Nicolas Maduro di Venezuela dan mendorong penyelesaian melalui dialog. Posisi tersebut berbeda dengan opsi militer yang ketika itu sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Donald Trump.
Substansi persoalannya mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, di mana pemimpin agama tidak harus selalu menyelaraskan pandangannya dengan pemegang kekuasaan, bahkan dengan pemerintah negaranya sendiri. Ada jarak moral yang perlu dijaga. Dan itu membutuhkan keberanian.
Agama Tidak Cukup Berhenti di Mimbar
Di bagian inilah sebenarnya keresahan penulis bermula.
Kita memiliki banyak ahli dan pemuka agama dengan pengikut yang besar. Ceramahnya didengar ribuan, bahkan jutaan orang. Potongan videonya tersebar di media sosial. Pendapatnya dipercaya. Mereka punya power yang besar.
Mungkin bukan otoritas formal layaknya presiden, menteri, atau kepala daerah, tetapi otoritas untuk memengaruhi cara masyarakat melihat suatu persoalan. Sayangnya, energi tersebut sering kali lebih banyak dihabiskan untuk perdebatan yang berputar di wilayah internal agama.
Di kalangan Muslim, misalnya, kita masih sering menemukan perdebatan panjang mengenai perbedaan fikih, tata cara ibadah, atau persoalan khilafiyah. Diskusi semacam itu tentu penting. Penulis sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa persoalan tersebut harus ditinggalkan. Namun, agama juga berbicara tentang keadilan, kemiskinan, korupsi, pendidikan, ketimpangan, lingkungan, kekerasan, dan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Namun, mengapa suara tentang persoalan-persoalan tersebut terkadang terdengar lebih lirih?
Sosiolog Spanyol, Jose Casanova memberikan perspektif menarik melalui gagasan deprivatization of religion. Dalam bukunya Public Religions in the Modern World, Casanova menunjukkan bahwa modernisasi tidak otomatis membuat agama menghilang dari ruang publik. Agama justru dapat keluar dari ruang privat dan terlibat dalam persoalan sosial, politik, negara, pasar, dan moralitas publik.
Selanjutnya, filsuf dan sosiolog asal Jerman, Jurgen Habermas, kemudian juga memberi ruang bagi agama dalam gagasannya mengenai masyarakat post-sekuler. Baginya, warga beragama tetap dapat berkontribusi dalam ruang publik demokratis. Nilai-nilai keagamaan tidak harus disingkirkan dari pembicaraan mengenai kehidupan bersama hanya karena negara bersifat sekuler.
Artinya, agama tidak harus berubah menjadi politik praktis agar dapat berbicara mengenai politik. Karena keduanya adalah hal yang berbeda.
Pemuka agama tidak harus menjadi juru kampanye. Tidak harus mengarahkan umat untuk memilih kandidat tertentu. Tetapi lebih daripada itu, mereka dapat berbicara tentang keadilan, korupsi, kemiskinan, pendidikan, kerusakan lingkungan, atau kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Di situlah pendidikan politik yang sehat bisa tumbuh. Bukan politik partisan, tetapi pendidikan kewargaan mengajarkan umat menjadi warga negara yang kritis sekaligus beretika.
Menjaga Jarak dengan Kekuasaan
Persoalannya kemudian menjadi rumit ketika pemuka agama terlalu dekat dengan kekuasaan. Kedekatan itu sendiri sebenarnya tidak selalu bermasalah. Pemerintah membutuhkan masukan dari pemuka agama. Sebaliknya, banyak persoalan umat juga membutuhkan kerja sama dengan negara.
Tetapi tetap harus ada jarak yang dijaga. Sebab ketika jarak itu hilang, publik bisa kesulitan membedakan mana nasihat moral dan mana pembelaan terhadap kepentingan politik. Pemuka agama akhirnya berisiko hanya menjadi pemberi legitimasi terhadap apa pun yang dilakukan penguasa.
Oleh karenanya, independensi itu penting, bukan berarti memusuhi pemerintah. Independensi berarti mampu berdiri cukup dekat untuk memberi masukan, tetapi cukup jauh untuk tetap mengatakan “tidak” ketika memang harus mengatakan tidak.
Pemuka agama bisa mengapresiasi pemerintah hari ini dan mengkritiknya besok. Bisa menghormati seorang presiden tanpa harus menyetujui semua kebijakannya. Bisa berteman dengan pejabat tanpa kehilangan keberanian untuk menasihatinya.
Dan bagi penulis, di situlah apa yang diperlihatkan Kiai Hasan Abdullah Sahal menjadi sesuatu yang mahal.
Bukan karena semua perkataannya harus kita sepakati. Bukan pula karena Gontor harus menjadi model bagi semua lembaga keagamaan. Tetapi ada satu pesan sederhana yang patut direnungkan bahwa pemimpin perlu memberi contoh sebelum memberi nasihat. Pemuka agama perlu memiliki keberanian berbicara bukan hanya kepada umat, tetapi juga kepada kekuasaan.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemuka agama yang pandai menjelaskan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan. Kita juga membutuhkan mereka yang berani mengingatkan bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesamanya.**
*Penulis adalah mahasiswa S2 Double Degree UIII & the University of Edinburgh, UK.
Editor : Hanif