Oleh: Dr. Ir. Said Basalim*
BULAN Agustus dan September 2026 wilayah kita mengalami krisis, dan kita melihat pemimpin kita memegang pipa penyemprot air ke api di hutan yang terbakar, sedangkan di kota mereka membagi air galon dan mencari serta memeriksa sumber air baku baru. Tapi dalam bulan September itu juga, Pengadilan Negeri Pontianak menerima dua gugatan sekaligus. Yang pertama, seorang warga mengirim Citizen Lawsuit ke perusahaan air minum daerah karena air yang ia bayar tiap bulan justru terasa asin. Setelah itu, tim Hukum Nafas Kalimantan Barat mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok atas kebakaran hutan dan lahan.
Disini mungkin ada yang melihatnya sebagai ironi dan menjadi perception gap (kesenjangan persepsi), mengapa pemerintah pusat yang sudah melakukan intervensi dan pemerintah daerah yang sudah turun ke lapangan tetap digugat.
Ujian Terjadwal
Respons pemerintah saat kejadian harus diakui dan diapresiasi. Kedatangan RI 1, penambahan water bombing, penguatan personel. Juga tenaga pemadaman yang dikerahkan, bantuan air bersih disalurkan, posko darurat berdiri. Gubernur dan walikota serta bupati turun langsung ke lapangan.
Tapi sebagian masyarakat tetap kecewa dan dilakukan class action dan citizen law suit. Bukan karena tidak mengetahui kerja keras pemimpin wilayahnya, tapi persoalannya ada pada ‘timing’. Seluruh energi keluar setelah api menyala di hampir seluruh kawasan hutan-rawan-kebakaran dan air yang keluar dari kran sudah asin serta sendok-sendok berkarat. Ibarat mahasiswa yang sibuk di malam menjelang ujian semester. Padahal kemarau, El Niño, air surut, potensi intrusi air asin dan musim asap sudah diketahui, lengkap dengan kisi-kisinya. Dan yang juga penting, intervensi-program dari Pemerintah Pusat dan aksi Pemerintah Provinsi dirasakan belum maksimal, yang kurang sebanding dengan dampak dari bencara yang terjadi.
Simulation Program
Meski pimpinan wilayah kita memiliki Command Center dengan teknologi IT yang dapat dengan mudah memantau titik api, namun tak ada simulasi sebelumnya yang menunjukkan tingkat keparahan dari dampak El Nino panjang, atau dikenal dengan El Nino monster (Monastersky, 2016) di wilayah kita. Meskipun info mengenai fenomena ini sudah dirilis oleh BMKG bulan Juni 2026 (BMKG, 2026) yang menyebutkan sebagai salah satu fenomena yang terkuat dalam 75 tahun terakhir, dengan kenaikan suhu laut yang dapat melampaui rekor historis dan diperkirakan akan meningkatkan suhu global sekaligus memicu cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, gelombang panas, dan kebakaran hutan di berbagai belahan dunia. Padahal pengetahuan tentang skala dan intensitas bencana berkorelasi sangat erat terhadap rencana dan aksi penanganannya.
Krisis biasa, terlebih krisis ekstrim memerlukan pemodelan atau program simulasi untuk memvisualkan tahapan krisis yang ditimbulkan, skala serta dampaknya sebelum bencana tersebut terjadi, sebagai dasar menyusun langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi. Di sini tampak perbedaan nyata antara aplikasi-teknologi-informasi dengan program simulasi.
Aplikasi yang banyak di perkenalkan oleh OPD-OPD berupa pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah aktivitas kita dalam banyak hal tidak dapat digunakan untuk mensimulasikan krisis. Aplikasi atau dashboard adalah alat visualisasi; ia menampilkan keadaan, seperti peta sebaran banjir, titik api atau grafik salinitas (Xu et al., 2024; Yan et al., 2023; Yazawa, 2025). Aplikasi ini sangat berguna dalam memberi visualisasi data kejadian, tetapi bersifat pasif (Tomaszewski, 2020).
Perlu juga dibedakan tiga hal dalam kejadian bencana. Pencegahan, yang berupaya agar ancaman tidak terjadi, misalnya mencegah api muncul di lahan gambut, atau atau menjaga hutan hulu dan area resapan agar limpasan tidak makin besar. Kesiapsiagaan, yang memastikan warga dan petugas tahu apa yang harus dilakukan, termasuk jalur evakuasi, peringatan dini berbasis ambang tinggi muka air, dan latihan evakuasi di tingkat RT/RW. Mitigasi, yang bertujuan mengurangi dampak ancaman yang tak terhindarkan, seperti menyiapkan sumber air baku cadangan sebelum salinitas naik, mengamankan puskesmas, gardu listrik, dan instalasi air bersih agar tetap berfungsi saat air naik.
Yang belum nampak adalah program yang mengolah data sensor dan indikator dengan kaidah ilmu tertentu, lalu menyusun skenario intensitas atau keparahan potensi bencana dengan visualisasi dan output terukur. Untuk kebakaran, ada model perilaku api yang dipadukan dengan peta GIS untuk memperkirakan arah dan laju penyebaran. Untuk intrusi air asin, ada model yang memperkirakan kapan dan seberapa jauh salinitas bergerak ke hulu saat kemarau. Untuk banjir, model hidrologi-hidrolika menggabungkan data hujan di hulu, tinggi muka air Kapuas, pasang di muara, dan peta elevasi lahan, lalu menghasilkan peta kedalaman dan lama genangan, waktu tiba air di tiap kawasan, serta jumlah warga dan fasilitas yang terdampak. Ketiadaan program inilah yang membuat informasi yang sudah tersedia tetap berujung pada bencana yang terasa seperti kejutan.
Langkah antisipasi yang terlambat atau tidak sesuai intensitas bencana itu muncul karena magnitude bencana tidak pernah dimunculkan dalam skenario-skenario lebih dulu lewat simulasi yang robust (kokoh). Hal ini menyebabkan rencana aksi yang ada ditangan adalah antisipasi tahun lalu, dengan intensitas dan skala yang berbeda dengan yang saat ini terjadi.
Bukan Tanpa Persiapan
Memasuki kemarau beberapa waktu lalu, pemerintah daerah bukan tanpa persiapan. Pemerintah daerah memiliki tim penanggulangan kebakaran hutan dan antisipasi intrusi air asin. Untuk Karhutla kita memiliki Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP, serta relawan dan aparat kelurahan/kecamatan setempat. Untuk krisis air bersih PDAM di tiap kota terutama Kota Pontianak memiliki pengalaman dan program untuk menghadapi musim kemarau ketika pasokan air baku berkurang. Tapi persiapan yang ada lebih banyak berupa penanganan (tanggap darurat) dan antisipasi berbasis kejadian tahun lalu.
Data
Simulasi krisis yang baik bertumpu pada satu prasyarat yang tak bisa dilompati, yakni data yang akurat dan berkelanjutan. Untuk kebakaran dan intrusi air asin, itu berarti pemantau muka air gambut dan sensor salinitas di intake. Untuk banjir, itu berarti stasiun hujan di hulu, pos duga air sepanjang Kapuas, data pasang, dan peta elevasi yang detail. Tanpa data itu, modelnya rapuh.
Jadi sebenarnya investasi pertama yang perlu dilakukan bukan di aplikasi-visual, melainkan di pemantauan, ini yang menjadi bahan bakar utamanya. Kita menyadari data-ideal memerlukan dana yang besar, namun seiring dengan upaya menyempurnakannya, sistem pengumpulan data yang ada sekarang dapat kita gunakan semaksimal mungkin. Data ideal memang mahal, tetapi jaringan pemantauan yang ada dapat dimaksimalkan sambil disempurnakan. Inilah wujud indikator terukur yang penulis maksud dalam tulisan tentang monitoring dan evaluasi masterplan (Pontianak Post, 10 Juli 2026).
Improvement
Minggu-minggu ke depan kita harus bersiap terhadap curah hujan tinggi, yang akan menimbulkan krisis hidrometeorologi atau bencana akibat cuaca ekstrem. Pertanyaannya: apakah sudah ada simulasinya, bagaimana intensitasnya, apa alat deteksi yang dapat mengetahui akan datangnya bencana, berapa luas daerah terdampak?
Yang dibutuhkan masyarakat bukan (hanya) pemimpin yang berdiri di depan layar peta menunjukkan titik api atau sebaran banjir, beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian. Apakah hal ini bermanfaat? Tentu bermanfaat, tapi masyarakat dapat mengaksesnya melalui website-website yang ada.
Masyarakat lebih butuh instansi seperti Bappeda/Bapperida bersama BPBD, yang menunjukkan simulasi potensi bencana, daerah rawan terdampak, sebelum bencana itu terjadi, dan langkah-langkah penanganannya. Setelah daerah terdampak terpetakan, luas, kedalaman, dan lama genangan pada skenario terburuk menjadi dasar keputusan, yang selama ini diambil serba-merata.
Simulasi dapat mengarahkan mitigasi secara lebih tepat pada hal-hal seperti pengamanan fasilitas kesehatan, gardu listrik, dan instalasi air bersih, serta ambang tinggi muka air di hulu yang memicu siaga dan evakuasi. Warga yang paling rentan, jalur dan titik pengungsian, serta penempatan awal perahu dan logistik pun dapat ditentukan lebih dulu, sehingga sosialisasi evakuasi menjadi konkret, yaitu kapan harus bergerak, lewat mana, dan ke mana.
Identifikasi krisis, mengolah data, dan membuat simulasi krisis yang akan datang hanya dapat dilakukan oleh tim khusus, multidisiplin ilmu sesuai dengan krisis yang ditangani, yang seharusnya terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Universitas dengan sejumlah pakar juga seharusnya sudah melakukan kajian-kajian ini. Jika dirasakan belum optimal, pihak universitas perlu menginvetarisir kebutuhan alat sensor dan software (perangkat lunak) yang diperlukan kajian simulasi krisis/bencana.
Bappeda/Bapperida dapat menerbitkan skenario setiap tahun, sebelum kemarau dan sebelum musim hujan, dalam tiga tingkat, yakni sedang, berat, dan ekstrem, yang menjadi skenario dasar RKPD dan APBD. Juga dapat ditetapkan ambang yang memicu siaga, evakuasi, dan penempatan awal logistik, agar keputusan tidak menunggu kondisi terburuk. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi dan ‘buka-data’, lalu membandingkan skenario dengan kejadian nyata untuk memperbaiki model, dan membuka-data pemantauan bagi peneliti.
Krisis selain menjadi ujian bagi pemimpin, seharusnya juga menjadi pembelajaran bagaimana kita menyiapkan daerah kita dalam menghadapi krisis multi sektor, yang terjadi berulang maupun yang belum, namun berpotensi terjadi. **
*Penulis adalah akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura.
Editor : Hanif