Sebagaimana diketahui beberapa hari sebelumnya DPP PPP sempat heboh lantaran memberhentikan secara mendadak Suharso Manoarfa, yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ustadz Miftah, Sekretaris DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat kepada wartawan.
"Dengan terbitnya SK Kemenkumham atas nama Plt Ketym M. Mardiono bahwa posisi Ketum lama sudah berganti. Susunan kepengurusan harian tidak berganti. Nah ini hal biasa saja dalam perpolitikan di Indonesia. Kalbar akan mengikutinya," ucapnya Selasa(13/9) di Pontianak.
Menurut Miftah berdasarkan hasil rapat pengurus PPP se-Indonesia, bahwa sebanyak 29 sampai 30 DPW PPP menyetujui pengangkatan M. Mardiono sebagai Plt Ketum masa jabatan 2020-2025. Sementara 4 provinsi yang belum bersikap mungkin karena alasan tidak bisa hadir, atau ada alasan lain.
"Kami tidak tahu. Pastinya Kalimantan solid, apalagi DPW PPP Kalbar. Mendukung penuh," ucapnya.
Dengan alasan sudah bergantinya posisi ketum, secara otomatis juga diikuti dengan keluarnya SK KemenkumHAM terbaru. Untuk SK lama otomatis juga sudah dicabut atau direvisi kembali.
"Namanya perubahan ketum A ke ketum B, hal biasa dalam politik. Seluruh partai politik juga pernah mengalami," kata Miftah beralasan.
Pastinya, lanjut dia, gejolak pergantian ketum tidak memunculkan masalah baru. Buktinya sampai sekarang seluruh pengurus PPP tingkat provinsi, kabupaten/kota termasuk organisasi sayap kompak mendukung. Sementara khusus koalisi KIB yang dipermanenkan beberapa waktu lalu, kemungkinan bisa mengalami evaluasi.
"Akan kita lihat setelah Plt Ketum berjalan. Barangkali ada dinamika politik baru. Apalagi berbagai kebijakan Plt ketum harus dikonsolidasikan," ucapnya.
"Insha Allah dalam waktu dekat akan ada Mukerwil merespon SK Kemenkumham untuk Plt Ketum M. Mardiono," lanjut anggota DPRD Kalbar dari dapil Ketapang-Kayong Utara ini.
Keluarnya SK KemenkumHAM yang terbaru, kemudian berlanjut ke KPU. Plt Ketum M.Mardiono sudah mendaftarkan susunan pengurus yang baru. Sementara berkas yang sebelumnya sudah disampaikan atas nama ketum lama juga sudah ditarik atau dirubah.
"Artinya tidak ada dualismie, Pergantian ketum saja. Susunan pengurus harian saja tidak ada masalah," pungkasnya. (den) Editor : Syahriani Siregar