PONTIANAK - Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengungkapkan, pihaknya menyambut baik sinergitas dengan pedoman yang diturunkan dalam bentuk PMK 91 Tahun 2023 tentang DBH sawit yang salah satunya memberikan Perlindungan Jaminan Sosial bagi pekerja perkebunan sawit.
Disadari, masih banyaknya pekerja yang belum tuntas menjadi peserta di sektor persawitan. Belum lagi tenaga rentan sektor informal dan sektor usaha kecil mikro yang belum terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
"Untuk saat ini pekerja di Kalbar menyentuh di angka 40 persen. Untuk pekerja formal sendiri terjadi kenaikan dari 45 persen sampai 52 persen, dan khusus untuk informal naik dari 4 persen hingga 13 persen dan kalau kita rinci kenaikannya itu hampir 10 kali lipat," papar Zainudin.
Selain itu, upaya yang dilakukan tentu semakin mengakselerasi capaian untuk informal, karena sasaran saat ini untuk teman-teman kita pekerja sawit rakyat.
"Jadi, data di Kalbar itu menunjukan dari 1,6 Juta pekerja yang ada, khusus pekerja di sektor sawit ini hampir 202 ribu. Dan dari 202 ribu ini yang baru terlindungi teman-teman kita yang bekerja diperusahaan, akan tetapi teman-teman kita yang petani sawit rakyat serta buruh harian sawit itu belum terlindungi.
Nah, inilah yang menjadi sasaran kita selanjutnya yang mana ini merupakan bagian dari Inpres Nomor 2 tentang Optimalisasi Perlindungan Jamsostek, maupun Inpres Nomor 4 tentang Pencegahan Kemiskinan Ekstrem," timpal Zainudin.
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson mengatakan keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang strategis, selain memberikan manfaat ekonomi juga memberikan manfaat untuk mengatasi masalah yang menjadi isu daerah seperti pengangguran, kemiskinan, dan pembangunan daerah.
"Oleh karenanya, keberadaan kelapa sawit sebagai salah satu komoditi ekspor tidak terpisahkan dari ketentuan internasional yang mewajibkan prinsip berkelanjutan sebagai landasan pengembangan kelapa sawit, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat," kata Harisson saat memberikan sambutan pada acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (3/11).
Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit Berkelanjutan.
Pemerintah telah memprioritaskan penggunaan DBH Sawit berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 91 Tahun 2023 yaitu pembagian persentase 80 persen diperuntukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, 20 persen penggunaan untuk kegiatan lainnya.
"Jadi, dari DBH sawit nanti akan kita alokasikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Harisson.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Ryan Gustaviana mengungkapkan untuk meningkatkan kepesertaan harus dilakukan kolaborasi bersama-sama sehingga cakupan peserta semakin maksimal.
"Oleh karena itu kami melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, media massa dan lainnya untuk melindungi pekerja di Kalimantan Barat," pungkas Ryan. (mse/ser)
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post