PONTIANAK POST — Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI kembali menjadi sorotan bukan hanya karena kisah yang ditampilkannya, tetapi juga karena sejumlah data yang menjadi dasar penggambarannya kemudian dipersoalkan.
Dalam video Roudhohchanel, Jajang C. Noer menyebut sebagian informasi yang digunakan ketika film dibuat merupakan data resmi yang tersedia pada masa tersebut.
Menurut Jajang, persoalan mulai terlihat setelah memasuki tahun 2000 ketika muncul sejumlah informasi baru mengenai peristiwa 1965.
Baca Juga: Dulu Wajib Ditonton, Film G30S/PKI Kini Tak Lagi Tayang di TVRI, Ini Alasannya
Adegan Penyiksaan Dipertanyakan
Salah satu bagian yang kemudian diperdebatkan adalah penggambaran penyiksaan terhadap para jenderal.
Dalam film terdapat adegan yang menggambarkan kekerasan terhadap para korban. Namun, Jajang menjelaskan bahwa Arifin sendiri sebenarnya tidak menampilkan seluruh bentuk penyiksaan yang terdapat dalam data yang diterimanya.
Baca Juga: Link Nonton Film G30S/PKI dan Sosok di Balik Layar, dari Sutradara hingga Penata Musik
Arifin, menurut Jajang, merasa beberapa bentuk penyiksaan terlalu ekstrem untuk langsung dituangkan ke dalam adegan film. Karena itu, ia memilih menggambarkan kekerasan melalui sejumlah adegan dan darah tanpa memperlihatkan penyiksaan secara vulgar.
Jajang kemudian menyebut hasil pemeriksaan forensik yang belakangan diketahui menunjukkan tidak adanya penyiksaan seperti yang selama ini digambarkan dalam film. Tirto juga mencatat pernyataan Jajang pada 2017 bahwa data baru setelah Reformasi, termasuk hasil forensik, perlu dipertimbangkan jika film tersebut dibuat ulang.
Adegan Genjer-Genjer Juga Dipersoalkan
Baca Juga: Misi Berdarah G30S/PKI: Konspirasi Rebut Kekuasaan hingga Tumbangkan Pancasila
Selain soal penyiksaan, Jajang juga menyebut adegan perempuan Gerwani yang digambarkan menari dan menyanyikan lagu Genjer-Genjer di sekitar para jenderal juga turut dipersoalkan
Menurut Jajang, adegan tersebut tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan dalam film.
Hal itu menjadi penting karena film kemudian diputar secara rutin setiap tahun sehingga adegan-adegan di dalamnya dikenal luas oleh masyarakat sebagai bagian dari gambaran peristiwa 1965.
Baca Juga: Mengungkap Sejarah G30S PKI, Gerakan 30 September yang Mengguncang Indonesia pada 1965
Ketika Film Dipandang sebagai Propaganda
Film tersebut memang dibuat pada masa pemerintahan Soeharto dan kemudian diputar berulang setiap tahun pada era Orde Baru. Karena itu, film ini kerap disebut sebagai bagian dari propaganda Orde Baru.
Jajang sendiri tidak menampik jika karya suaminya disebut memiliki unsur propaganda untuk membangun sikap anti-PKI. Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan film memang agar masyarakat memahami bahwa PKI dipandang buruk oleh pemerintah pada masa itu.
Baca Juga: Tujuh Tokoh yang Gugur dalam G30S PKI 1965, Nama Pahlawan Revolusi dalam Sejarah Indonesia
Sejarah Bisa Dibaca dari Banyak Versi
Perubahan data tersebut kemudian membuat film G30S/PKI tidak bisa dilepaskan dari perdebatan mengenai bagaimana sejarah direpresentasikan.
Jajang berpandangan bahwa sejarah dapat memiliki berbagai versi karena ditulis oleh pihak yang berkepentingan dengan peristiwa tersebut.
Baca Juga: Jenderal S. Parman Ternyata Adik Petinggi PKI, tetapi Berseberangan hingga Gugur di Lubang Buaya
Karena itu, menurutnya, jika ada pihak yang ingin membuat film baru mengenai peristiwa 1965, film tersebut dapat menggunakan data yang lebih mutakhir.
Dengan demikian, perdebatan mengenai Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI bukan hanya menyangkut film lama, tetapi juga mengenai bagaimana data baru dapat mengubah cara sebuah karya sejarah dibaca oleh generasi berikutnya.
Editor : Silvina