Anggota DPRD Sambas Tempuh Jalur Hukum

admin2 • Dipublikasikan Jumat, 15 Oktober 2021 | 08:55 WIB
JALUR HUKUM: Pengadilan Negeri Sambas menggelar persidangan atas pemecatan Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari PDI Perjuangan.OZY/PONTIANAKPOST
JALUR HUKUM: Pengadilan Negeri Sambas menggelar persidangan atas pemecatan Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari PDI Perjuangan.OZY/PONTIANAKPOST
SAMBAS – Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Sambas terkait adanya Surat Keputusan Nomor 131/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan Effendi Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 11 Agustus 2021 karena tuduhan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Namun di persidangan perdana di PN Sambas yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Ageng Priambodo Pamungkas didampingi dua Hakim Anggota, yakni Yola Eska Afrina dan Inggrid Holonita D, harus ditunda karenakan sejumlah pihak berperkara belum bisa hadir seluruhnya.

Dimana Effendi (Anggota DPRD Kabupaten Sambas Fraksi PDI Perjuangan) sebagai pihak penggugat hadir melalui Kuasa Hukumnya, Lipi. Sedangkan tergugat I, yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum bisa hadir.

Tergugat II yakni Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), Tergugat III yakni Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tergugat IV Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Kalbar dan Tergugat V yakni Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Sambas, belum bisa hadir.  Sedangkan, tergugat VI yakni Mardani melalui dua kuasa hukumnya hadir di PN Sambas

Hakim Ketua, setelah memastikan para pihak yang tak bisa hadir, melanjutkan dengan pemeriksaan administrasi kepada para kuasa hukum baik itu penggugat dan tergugat VI yang hadir. “Tergugat I belum bisa hadir, Tergugat II, III, IV dan V, dan Tergugat VI yang hadir melalui kuasa hukumnya,” kata Ageng Priambodo dalam persidangan yang digelar terbuka itu.

Disampaikannya, pihak PN Sambas sebelumnya sudah menyampaikan pemanggilan kepada seluruh pihak yang berperkara, namun hingga persidangan dimulai, hanya penggugat dan tergugat VI yang bisa hadir. “Majelis akan melakukan pemanggilan satu kali lagi, karena ini materi gugatan sengketa Partai Politik, ada batasan waktu penyelesaiannya, sehingga dua kali pemanggilan akan dilakukan. Dan kepada pihak penggugat dan tergugat VI yang hadir, tak perlu lagi dipanggil lagi karena langsung diberitahu sekarang,” katanya.

Sehingga atas keputusan majelis hakim, persidangan ditunda dan akan melakukan pemanggilan ke pihak-pihak berperkara untuk hadir di persidangan yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2021 di PN Sambas. Hakim Ketua lantas menutup persidangan, yang sebelumnya bertanya kepada pihak-pihak yang hadir apakah ada yang akan disampaikan sebelum ditutup, dan semuanya menyatakan cukup.

Kuasa Hukum Effendi, Lipi ditemui usai persidangan menyatakan kliennya mengajukan gugatan ke PN Sambas, setelah adanya SK dari DPP PDI Perjuangan yang isinya menghentikan Effendi sebagai kader PDI Perjuangan. “Langkah ini ditempuh lantaran sejak menjadi Kader PDI Perjuangan pada 2003 dan selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi tidak pernah melakukan perbuatan melawan dan melanggar hukum,” katanya.

Bahkan, selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sambas membantu masyarakat yang sakit, melahirkan, ikut memecahkan setiap persoalan rakyat, bersama Pihak Kecamatan dan pemerintah Desa menyusun Anggaran dan sudah membangun beberapa jalan dan gang di daerah pemilihannya.

Kemudian sejak menjadi kader PDI Perjuangan, sebut Lipi, kliennya menjaga kehormatan, kewibawaan dan menegakan citra Partai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman pada kode etik dan disiplin Anggota Partai sebagaimana ditetapkan oleh Partai. Serta menjaga arah perjuangan Partai sehingga tetap sejalan dengan ideologi Partai, AD/ART dan Program Partai dengan baik.(fah) Editor : admin2
gelar sidang pemecatan