Sebelum materi gugatan dibacakan kuasa hukum penggugat. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Ageng Priambodo Pamungkas didampingi Hakim Anggota, yakni Yola Eska Afrina dan Inggrid Holonita D, mendorong kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan persoalan dengan perdamaian.
“Meski Majelis hakim tak melakukan mediasi, namun sebelum perkara diputuskan, Majelis mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikan persoalan dengan perdamaian,” kata Ageng Priambodo.
Terlebih kedua belah pihak dalam naungan partai politik yang sama. “Para penggugat dan tergugat melalui kuasa hukumnya, tentu memahami jika sebuah permasalahan bisa diselesaikan dengan perdamaian,” katanya.
Dikesempatan tersebut, Ketua Majelis Hakim juga menyatakan dalam perkara ini, tak diperbolehkan ada unsur Korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN maupun suap menyuap. Dan jika ada pihak yang mengatasnamakan majelis hakim atau siapapun yang juga mengatasnamakan majelis hakim dalam perkara ini, itu tak dibenarkan. Kalaupun ada pihak yang berbuat itu, dipersilahkan membuat laporan disertai alat bukti. “Ini semua kami sampaikan, agar dalam berperkara tenang dan fair,” katanya.
Ketua Majelis Hakim, lantas memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membacakan gugatan dipersidangan. Sebelumnya, dilakukan pengecekan administrasi dari kuasa hukum, baik dari penggugat dan tergugat I hingga VI.
Kuasa Hukum Effendi, Lipi menyebutkan pihaknya baru saja mengikuti persidangan perdana atas kliennya. Dimana agendanya adalah pembacaan gugatan di PN Sambas terkait dengan perkara a quo adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Putusan Nomor : 131/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan Effendi Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 11 Agustus 2021. “Klien kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” kata Lipi.
Dimana Tergugat I, yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tergugat II yakni Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan). Tergugat III yakni Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tergugat IV Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Kalbar dan Tergugat V yakni Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Sambas, belum bisa hadir. Serta tergugat VI yakni Mardani.
Alasan kliennya diberhentikan dari Anggota PDI Perjuangan, karena dianggap menolak mengundurkan diri sebagaimana disarankan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V maka Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat Putusan Nomor : 131/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan Effendi Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 11 Agustus 2021 oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat Putusan Tergugat III Nomor : 80/M.PDIP/VIII/2019 tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, Kabupaten Sambas Dapil V pada Jumat, 16 Agustus 2019.
Sementara itu, Kuasa Hukum tergugat I hingga III belum berkenan menyampaikan terkait dengan gugatan yang disampaikan Effendi. Bahkan mereka belum mau berkomentar lantaran saat ini kasusnya sudah bergulir di persidangan.
Majelis hakim selanjutnya menjadwalkan persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak tergugat pada Kamis (4/11). Kedepannya, selain datang di PN Sambas. Persidangan juga diantaranya akan menggunakan E-litigasi, dan perkara ini harus sudah diputuskan maksimal 17 Desember 2021 atau 60 hari sejak gugatan didaftarkan di PN Sambas.(fah) Editor : admin2