Bukti Transparansi: Konsisten Sandang Predikat WTP

Misbahul Munir S • Dipublikasikan Kamis, 11 Mei 2023 | 12:20 WIB
PERBAIKI JALAN : Warga Desa Dedai Kanan bersama Bhabinkamtibmas saat bahu-membahu melakukan perbaikan jalan di Dedai Kanan Gurung Kempadik, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA
PERBAIKI JALAN : Warga Desa Dedai Kanan bersama Bhabinkamtibmas saat bahu-membahu melakukan perbaikan jalan di Dedai Kanan Gurung Kempadik, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA
SAMBAS - Bupati Sambas, Satono mengapresiasi Badan Pengawas Keuangan RI Perwakilan Kalbar yang telah melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022. "Atas nama pemerintah kabupaten, saya sangat berterima kasih atas segala masukan dan koreksi serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar," katanya.

BPK RI Perwakilan Kalbar, sebutnya, atas LKPD TA 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah raihan (WTP) kali keenam Pemerintah Kabupaten Sambas secara berturut-turut. Penyerahan penghargaan atas opini WTP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Wahyu Triono kepada Bupati Sambas, Satono dan Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, Selasa (9/5)

Bupati Sambas mengucapkan terima kasih atas opini yang sudah diberikan BPK RI. Capaian ini, kata dia, menjadi salah satu bukti akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah dijalankan. "Kami sadar, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah yang menjadi bagian dari amanah masyarakat kepada pemerintah," katanya.

Satono mengatakan audit keuangan pemerintah dari BPK RI Perwakilan Kalbar bertujuan mengidentifikasi hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dengan demikian kegiatan yang dibiayai keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

“Audit keuangan daerah, merupakan refleksi pola demokrasi dan sebagai upaya kendali atas integritas pemerintah dalam upaya mempertegas prosperity development. Kemudian sesuai amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan kota se-Kalbar telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK untuk diaudit," pungkas Satono. (fah) Editor : Misbahul Munir S
Predikat WTP Konsisten transparansi Wajar Tanpa Pengecualian wtp