SAMBAS - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas dan Kejaksaan Negeri Sambas menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Sambas.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang dilakukan oleh Kepala BPN Sambas, Zulfitriansyah, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Daniel De Rozari, didampingi oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Widi S, pada Rabu (10/7).
Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dengan Kejaksaan Negeri Sambas mengenai penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, dilangsungkan di aula BPN Kabupaten Sambas.
Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan serentak di Kalimantan Barat yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor BPN Wilayah Kalbar dengan Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan diikuti oleh beberapa BPN dan Kejari di kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Kepala BPN/ATR Kabupaten Sambas, Zulfitriansyah, menyatakan bahwa kerja sama semacam ini sebelumnya telah terjalin.
Kini, dilakukan penandatanganan kesepakatan lintas sektoral antara BPN Kabupaten Sambas dan Kejari Sambas untuk wilayah Sambas.
Dia berharap kegiatan ini akan mempermudah pelaksanaan tugas bersama yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.
“Komunikasi dan koordinasi antara kami di BPN dengan Kejari Sambas selalu berjalan baik. Kedepannya, sesuai dengan tugas pokok kami, kami memiliki mitra untuk pendampingan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum, baik dalam litigasi maupun non-litigasi,” kata Zulfitriansyah, Rabu (10/7) setelah penandatanganan kesepakatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Daniel de Rozari, menyatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan implementasi dari kesepakatan antara Kementerian Pertanahan dan Kejaksaan Agung RI.
“MoU yang kami tandatangani merupakan payung hukum yang sebelumnya telah diterapkan di tingkat pusat oleh Kementerian Pertanahan dan Kejaksaan Agung RI,” katanya.
Daniel menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah BPN Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugasnya.
“Kami siap memberikan pendampingan, pertimbangan, dan konsultasi hukum kepada BPN Kabupaten Sambas, baik dalam litigasi maupun non-litigasi,” sebut Daniel.
Setelah penandatanganan kesepakatan ini, akan disiapkan langkah-langkah nyata. Bahkan sebelumnya, MoU sudah diterapkan di Kabupaten Sambas, di mana sudah ada perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri yang didampingi oleh jaksa dari Kejari Sambas.
“Penandatanganan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat luas dan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kami di Kejari Sambas siap memberikan pendampingan hukum,” pungkasnya. (fah)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post