Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto kepada Pontianak Post menjelaskan bahwa Pemkab Sanggau sejalan dengan Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui website yang terkoneksi secara integral dengan sanggau.go.id, yaitu portal utama Kabupaten Sanggau.
“Pak bupati mewajibkan seluruh pemerintah di kecamatan membuat website sebagai upaya memaparkan atau memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (23/6)
Menurutnya, di dalam portal/website resmi pemerintah tersebut, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi yang dilakukan atau disediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu kontennya yaitu berita-berita tentang perkembangan, kemajuan maupun peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sanggau.
“Website ini kaitannya dengan satu data Indonesia. Dimana masyarakat, mahasiswa maupun pelajar dapat mengakses data dari satu data Indonesia yang terkoneksi dari portal utama maupun di kecamatan,” ungkapnya.
“Untuk di tingkat operasional, pihak kecamatan sudah harus mempersiapkan tenaga admin yang nanti akan didampingi Dinas Kominfo dan diberikan pelatihan sebagai pemantapan secara teknis. Pelatihan ini dalam rangka bagaimana nantinya admin dapat mengelola website di kecamatan itu menjadi menarik dengan konten-konten yang positif dan menginspirasi serta yang terpenting dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” jelas dia.
Joni menambahkan, keberadaan website tersebut juga dalam rangka menyongsong transformasi masyarakat secara digital, dimana, nantinya seluruh interaksi atau hubungan kemasyarakatan sangat banyak dan lekat dengan data dan informasi.
Kedepan, lanjut dia, dengan pendampingan secara intensif dan pelatihan bagi admin website di kecamatan, diharapkan mereka memiliki inovasi dan kreativitas untuk menampilkan informasi-informasi secara cepat sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Mengenai layanan pengaduan masyarakat, Joni menyebut, ada namanya layanan SPAN Lapor di website tersebut. Apabila ada praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang perlu koreksi dan masukan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SPAN Lapor. Maksimal dalam waktu 14 hari akan direspon oleh perangkat daerah atau instansi terkait.
“Di SPAN Lapor itu ada admin yang akan meneruskan kepada pejabat penghubung, dan pejabat penghubung akan meneruskannya kepada yang berkompeten untuk mendapatkan reaksi baik itu berupa jawaban atau peninjauan lapangan,” terangnya. (sgg) Editor : admin2