PONTIANAK POST — Pemerintah daerah diminta mempercepat penerapan tata kelola berbasis digital sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Seruan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah sekaligus Ketua Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP), Tri Margono.
Menurut Tri Margono, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan proses pemerintahan berjalan efisien dan mudah diawasi masyarakat. Ia menilai, layanan publik yang terintegrasi secara digital akan memberikan ruang lebih luas bagi warga untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah.
“Teknologi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan sistem yang terbuka dan bisa diakses masyarakat, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan APBD harus dilakukan secara serius. Setiap bentuk penyimpangan, kata Tri Margono, wajib ditindak tegas agar integritas penyelenggaraan pemerintahan tetap terjaga.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran anggaran. Ketegasan dan keterbukaan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Tri Margono juga mendorong adanya sinergi lebih kuat antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sistem pemerintahan digital yang benar-benar efektif. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat reformasi birokrasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan lebih cepat, transparan, dan terpercaya.
“DPRD siap mendukung seluruh kebijakan yang memperkuat digitalisasi pemerintahan. Yang kita harapkan adalah pelayanan yang lebih baik dan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya. (wah)
Editor : Hanif