Kasus Sekolah Rakyat Pontianak Dikawal LBH, DPRD Minta Evaluasi Menyeluruh
PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, menyayangkan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi perhatian serius, terutama menyangkut keamanan dan perlindungan anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Menurut Bebby, semestinya seluruh kesiapan Sekolah Rakyat telah dipastikan secara matang sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Persiapan itu tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, termasuk petugas dan tenaga pendamping yang bertanggung jawab terhadap keselamatan serta pengawasan peserta didik.
Ia menilai, aspek pengawasan tidak boleh dipandang sebagai hal sepele. Terlebih, Sekolah Rakyat menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan terlindungi.
Baca Juga: KPAD Pontianak Minta Keamanan Sekolah Rakyat Diperketat Usai Dugaan Kasus Pelecehan Seksual
"Seharusnya sebelum sekolah beroperasi, seluruh kesiapan benar-benar diperhatikan. Mulai dari sarana dan prasarana hingga petugas yang bekerja di dalamnya. Semua harus dipersiapkan dengan baik," ujarnya Senin (2/11).
Bebby menilai, kejadian tersebut tidak terlepas dari persoalan minimnya pengawasan di lingkungan sekolah. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ia juga meminta agar kasus tersebut ditangani dan diselesaikan secara serius melalui proses yang berlaku. Perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, sementara pihak-pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan membangun masa depan, bukan justru menjadi tempat yang mengancam keselamatan mereka.
Bebby berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kesiapan tenaga pendamping, serta memastikan perlindungan anak benar-benar diterapkan di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI) Kalimantan Barat memastikan ikut mengawal proses hukum kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah anak di lingkungan Sekolah Rakyat Kota Pontianak.
Ketua LBH HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa dari keluarga korban untuk mendampingi dan mengawal penanganan perkara tersebut.
