KPK Minta Raffi Ahmad Laporkan Pendapatan Rp14,7 Miliar ke LHKPN

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Rabu, 11 November 2026 | 23:16 WIB
KPK mendalami fakta persidangan yang menyebut nama Raffi Ahmad dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
KPK mendalami fakta persidangan yang menyebut nama Raffi Ahmad dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)

 

PONTIANAK POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad agar melaporkan harta kekayaannya, termasuk pendapatan yang berkaitan dengan pengadaan jasa promosi senilai Rp14,7 miliar melalui perusahaannya, Rans Entertainment, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, masyarakat juga dapat mengawasi kesesuaian harta kekayaan pejabat dengan profil dan penghasilannya. Jika menemukan aset yang dinilai tidak wajar, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada KPK untuk ditindaklanjuti.

"LHKPN itu self-assessment. Jadi wajib lapor, dalam hal ini penyelenggara negara. KPK akan melakukan assessment terhadap kepemilikan harta, kepemilikan aset yang kemudian dilaporkan ke dalam e-LHKPN tersebut," katanya.

Sementara itu, Rans Entertainment menjelaskan, kontrak kerja sama publikasi senilai Rp14,7 miliar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) tidak hanya untuk membayar unggahan influencer di media sosial.

Nilai kontrak tersebut mencakup seluruh rangkaian produksi kreatif dan promosi, mulai dari jasa figur publik, perjalanan, akomodasi, logistik, produksi materi kreatif, hingga kehadiran di lapangan.

" Bukan semata-mata untuk membayar jasa unggahan influencer di media sosial," jelas Rans dalam keterangan tertulis.

Rans menyebut penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card perusahaan. Pihaknya juga memastikan kerja sama dengan instansi pemerintah tersebut mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa negara.

Terpisah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai kerja sama pemerintah dengan figur publik untuk promosi kebudayaan merupakan praktik yang lazim. Skema serupa, menurutnya, juga diterapkan di sejumlah negara untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum.

"Saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi Badan Layanan Umum (BLU) di museum dan cagar budaya. Jadi, sudah biasa untuk hal-hal promosi kebudayaan, tidak masalah," tegasnya.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
PT Rans Animasi Indonesia Raffi Ahmad LHKPN KPK Raffi Ahmad Harta Kekayaan Raffi Ahmad Jasa Influencer Kementerian