PONTIANAK POST – Prancis dilanda salah satu gelombang demonstrasi paling besar dan rusuh dalam beberapa dekade terakhir pada Sabtu (17/10). Dipicu kemarahan terhadap mahalnya biaya hidup, buruknya kondisi pendidikan, dan merosotnya layanan publik, aksi yang melibatkan ratusan ribu orang itu berujung pada bentrokan, penjarahan, serta pembakaran bangunan. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyebut sekitar 1.800 orang telah ditangkap hingga Minggu (18/10).
Gelombang protes serupa berlangsung di Portugal, Italia, dan Belgia. Meski tidak terkoordinasi sebagai satu gerakan, demonstrasi di berbagai negara tersebut memperlihatkan keluhan yang beririsan: tekanan ekonomi, sulitnya mengakses layanan dasar, serta kekhawatiran terhadap masa depan generasi muda.
Profesor Alberto Alemanno dari HEC Paris menilai Prancis menjadi episentrum gelombang protes tersebut. Menurut pakar kebijakan Uni Eropa itu, persoalan biaya hidup, pendanaan pendidikan, dan prospek kerja setelah lulus telah mempertemukan kelompok masyarakat yang berbeda dalam aksi jalanan.
“Prancis adalah episentrum gerakan ini … dan ada tanda-tanda sekarang bahwa gerakan ini menyebar ke luar Prancis,” kata Alemanno kepada Al Jazeera, seperti dikutip Minggu (18/10).
Alemanno memperingatkan, gelombang demonstrasi belum tentu berakhir. Ia juga melihat tanda-tanda awal mobilisasi serupa di Yunani, Jerman, dan Austria, meski perkembangan di negara-negara tersebut masih perlu dipantau.
Akar Protes Berawal dari Sekolah
Unjuk rasa di Prancis bukan semata-mata dipicu kenaikan harga barang. Aksi tersebut bermula dari protes pelajar sekolah menengah di kawasan pinggiran utara Paris sejak September, yang menyoroti kekurangan guru dan buruknya fasilitas sekolah.
Keluhan pelajar kemudian berkembang menjadi kemarahan yang lebih luas terhadap ketimpangan, belanja publik, dan penurunan kualitas hidup. Guru, serikat buruh, pekerja, aktivis, petani, serta pendukung gerakan Gilets Jaunes atau rompi kuning ikut bergabung.
Gerakan rompi kuning pernah mengguncang Prancis pada 2018 melalui protes terhadap biaya hidup dan kebijakan ekonomi. Keterlibatan kembali kelompok tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan daya beli masih menjadi sumber ketegangan sosial di negara itu.
Besarnya mobilisasi kali ini terlihat dari perbedaan perkiraan jumlah peserta. Menteri Dalam Negeri Nuñez memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh Prancis, sedangkan serikat buruh CGT memperkirakan jumlahnya mencapai 800.000 orang.
Angka tersebut mencakup peserta demonstrasi secara nasional, bukan hanya massa yang terlibat bentrokan. Banyak orang menyampaikan tuntutan secara damai, sementara kelompok tertentu melakukan perusakan dan berhadapan dengan polisi.
Toko Dijarah, Bangunan Publik Terbakar
Di Paris, bentrokan pecah di sekitar Place de la République. Polisi antihuru-hara dikerahkan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok demonstran yang mengenakan penutup wajah.
Sejumlah toko dirusak dan dijarah, termasuk butik pakaian serta gerai di kawasan komersial. Beberapa mobil dibakar, sementara upaya massa memasuki pusat perbelanjaan Galeries Lafayette turut dilaporkan. Sejumlah toko menutup pintu lebih awal untuk menghindari kerusakan.
Kerusakan juga terjadi di kota-kota lain. Di Limoges, balai kota bersejarah terbakar hingga mengalami kerusakan berat. Di Marseille, demonstran menerobos masuk ke balai kota dan merusak bagian bangunan, sedangkan kantor pariwisata Lyon dilalap api.
Di tengah kerusuhan tersebut, seorang demonstran dilaporkan meninggal setelah mengalami henti jantung saat berada di Boulevard Magenta, Paris. Penyebab medis itu perlu dibedakan dari kematian akibat bentrokan karena tidak otomatis menunjukkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan dalam demonstrasi.
Nuñez menyatakan sekitar 1.800 orang ditangkap hingga Minggu. Pemerintah menyalahkan kelompok kiri ekstrem dan pelaku kriminal oportunistis yang dinilai memanfaatkan demonstrasi untuk melakukan penjarahan dan kekerasan.
Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan menegaskan bahwa pelaku perusakan harus dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah juga menghadapi tekanan untuk menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak masyarakat menyampaikan pendapat.
Italia: Demonstrasi Berujung Bentrokan
Di Milan, Italia, demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup semula berlangsung sebagai aksi massa, tetapi kemudian berubah ricuh. Sejumlah orang melemparkan batu dan benda lain ke arah polisi, menjarah toko, serta membakar benda-benda yang digunakan sebagai barikade.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa di sekitar Piazza del Duomo, alun-alun di depan katedral ikonik Milan. Kawasan perbelanjaan Galleria Vittorio Emanuele II juga terdampak. Toko-toko menutup pintu, wisatawan meninggalkan pusat kota, dan stasiun metro Duomo ditutup selama bentrokan.
Laporan media Italia menyebut sedikitnya dua polisi terluka dan sekitar 50 demonstran ditahan. Di Bologna, polisi menggunakan meriam air dan menangkap tujuh orang setelah demonstrasi berubah ricuh.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam kekerasan tersebut. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk membakar kota dan merusak fasilitas umum.
Portugal: Rumah Semakin Sulit Dijangkau
Di Lisbon, Portugal, puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes rendahnya upah, tingginya biaya hidup, serta krisis perumahan. Harga rumah di negara itu telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sementara biaya sewa hunian baru juga melonjak tajam.
Krisis perumahan menjadi salah satu gambaran paling nyata dari tekanan ekonomi yang dirasakan warga. Di pusat Lisbon, para demonstran mendirikan puluhan tenda sebagai simbol sulitnya memperoleh tempat tinggal yang terjangkau.
Aksi yang digelar dengan seruan serikat buruh CGTP itu juga menuntut kenaikan upah dan pensiun serta menyoroti tingginya biaya bahan bakar. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa protes tidak hanya berkaitan dengan harga rumah, tetapi juga kemampuan pendapatan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menteri Urusan Parlemen Portugal Carlos Abreu Amorim sebelumnya menyatakan pemerintah tidak akan menyerah pada tekanan demonstrasi. Namun, keluhan mengenai upah dan perumahan tetap menjadi persoalan yang harus dijawab pemerintah.
Belgia dan Albania Punya Tuntutan Berbeda
Di Brussels, Belgia, beberapa ratus orang—kebanyakan anak muda—berunjuk rasa. Kelompok mahasiswa menolak kenaikan biaya pendidikan dan kebijakan yang mereka khawatirkan akan membuat pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air setelah sebagian demonstran terlibat bentrokan. Seorang saksi Reuters juga melaporkan adanya mobil yang dibalikkan di tengah kericuhan. Aksi serupa berlangsung di Liège, kota di bagian timur Belgia.
Sementara itu, di Albania, mahasiswa menggelar demonstrasi selama beberapa hari untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama. Aksi tersebut juga berkaitan dengan persoalan domestik, termasuk kritik terhadap korupsi, kurangnya lapangan kerja, dan mutu pendidikan.
Karena itu, demonstrasi di Albania tidak serta-merta dapat dianggap sebagai bagian langsung dari gerakan yang berlangsung di Prancis. Kesamaan tuntutan sosial tidak berarti semua aksi memiliki pemicu dan koordinasi yang sama.
Tekanan Politik Menguat
Gelombang protes berlangsung ketika Eropa menghadapi rangkaian pemilihan nasional dalam 12 bulan mendatang, termasuk di Spanyol, Prancis, Italia, dan Polandia, menurut analisis Alemanno. Persoalan biaya hidup dan layanan publik berpotensi menjadi tema penting dalam perdebatan politik.
Di Prancis, demonstrasi yang awalnya menyoroti kondisi sekolah telah berkembang menjadi kritik lebih luas terhadap ketimpangan dan kualitas hidup. Situasi ini menempatkan pemerintah pada dua tuntutan sekaligus: menjaga ketertiban dan menjawab keluhan masyarakat yang menjadi akar demonstrasi.
Alemanno menilai, meski tidak membentuk satu gerakan lintas negara, aksi-aksi tersebut memiliki benang merah berupa kekhawatiran terhadap biaya hidup, pendidikan yang kurang didanai, serta masa depan generasi muda.
Bagi pemerintah di berbagai negara Eropa, tantangannya bukan hanya membubarkan kerumunan atau memulihkan fasilitas yang rusak. Mereka juga harus merespons persoalan ekonomi dan layanan publik yang mendorong masyarakat kembali turun ke jalan. (jpc)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro