DPRD Ketapang Bahas Finalisasi Raperda Pertanggungjawaban APBD

A'an • Dipublikasikan Rabu, 26 Juni 2024 | 14:09 WIB

 

BAHAS RAPERDA: Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, memimpin rapat finalisasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Ketapang 2023, kemarin (24/6).
BAHAS RAPERDA: Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, memimpin rapat finalisasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Ketapang 2023, kemarin (24/6).

KETAPANG - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat finalisasi membahas Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2023, Senin (24/6). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi.

Selain dihadiri anggota Banggar, rapat ini dihadiri pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Di antaranya Staf Ahli Bupati, Darma, Asisten I Sekda Ketapang, Heryandi, Kepala BPKAD Ketapang, Donatus Franseda, Sekretaris Bapenda, Suandi, Irban 3 Inspektorat Ketapang, Muhammad Israk, dan Sekretaris Bappeda, Pipensius.

Dalam rapat finalisasi tersebut, Banggar DPRD Ketapang memberikan saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI Kalbar. Di mana dalam laporannya, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya, Bupati Ketapang, Martin Rantan, menyampaikan pidato terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang 2023.

Menurutnya, penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi.

Berdasarkan laporan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang 2023, yang disampaikan oleh BPK RI Kalbar, Pemerintah Kabupaten Ketapang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Martin menjelaskan, realisasi pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp2,6 triliun atau 110,52 persen dari target pendapatan setelah perubahan APBD 2023 yaitu, Rp2,4 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp286 miliar, pendapatan transfer Rp2,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,3 miliar.

Sedangkan realisasi belanja dan transfer APBD Ketapang 2023 sebesar Rp2,5 triliun atau 90,82 persen dari target anggaran belanja dan transfer setelah perubahan APBD Ketapang 2023, yaitu Rp2,7 triliun.

Realisasi belanja dan transfer tersebut berasal dari realisasi belanja operasi sebesar Rp1,5 triliun, belanja modal sebesar Rp590 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp2,8 miliar, belanja transfer sebesar Rp397 miliar dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp389 miliar.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang pada 2023 mencatat defisit anggaran sebesar Rp141 miliar.

Sementara pembiayaan neto sebesar Rp369 miliar, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2023 sebesar Rp510 miliar. (afi)

Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post
apbd Banggar ketapang dprd