Pemkab dan DPRD Ketapang Bahas KUA-PPAS Perubahan 2025

Ahmad Sofi • Dipublikasikan Rabu, 9 Juli 2025 | 13:22 WIB
ANGGARAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan pandangan saat rapat kerja dengan DPRD Ketapang membahas KUA PPAS Perubahan 2025, Senin (7/7).
ANGGARAN : Sekda Ketapang, Repalianto, memberikan pandangan saat rapat kerja dengan DPRD Ketapang membahas KUA PPAS Perubahan 2025, Senin (7/7).

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan 2025. Pembahasan dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Senin (7/7).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Ketapang, Syaidianur, dan dihadiri oleh Anggota Banggar sekaligus Anggota DPRD Ketapang. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, bersama jajaran TAPD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, mengatakan KUA dan PPAS adalah dua dokumen penting dalam penyusunan APBD.

Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran. KUA ini menjadi dasar bagi penyusunan APBD dan memberikan arahan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA.

"PPAS ini menguraikan prioritas pembangunan daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara untuk setiap kegiatan," ungkap Repal.

"KUA adalah peta jalan yang memberikan arah umum. Sedangkan PPAS adalah rencana rinci yang menjabarkan bagaimana anggaran akan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam KUA," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Syaidianur, mengatakan rapat kerja ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025. Di mana dokumen KUA dan PPAS menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembiayaan pembangunan daerah.

"Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan harus dilakukan secara cermat dan transparan, dengan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, efisiensi belanja daerah, serta kesinambungan program pembangunan," ungkapnya.

Diskusi antara Banggar dan TAPD berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dan klarifikasi, baik terkait proyeksi pendapatan, belanja prioritas, maupun rencana pergeseran anggaran sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. (afi)

Editor : Hanif
APBD Tahun 2025 KUA-PPAS penyusunan apbd pemkab ketapang dprd anggaran Arah kebijakan