PONTIANAK POST – Anggota DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Dia meminta Pertamina Patra Niaga dan PT PLN (Persero) mengevaluasi pelayanan serta menyiapkan solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Agus menyusul aksi masyarakat di Batu Ampar beberapa waktu lalu. Menurut dia, kelangkaan BBM tidak hanya terjadi di wilayah terpencil dan kepulauan, tetapi juga di kawasan perkotaan.
Agus meminta Pertamina Patra Niaga memetakan penyebab kelangkaan dan melakukan mitigasi sejak dini, terutama jika masalah berkaitan dengan distribusi atau pasokan BBM ke Kalbar.
Baca Juga: Gunakan Mobil Tangki Siluman, Polisi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Sambas
“Kalau alasannya persoalan distribusi, kita minta dibenahi. Kalau ada kendala suplai dari depot ke Kalbar, termasuk dari daerah Riau dan Jawa, harus ada mitigasi sejak awal,” ujarnya kepada wartawan di Sungai Raya, Jumat (23/10).
Dia menilai, potensi kendala cuaca yang menghambat pengiriman harus diantisipasi agar tidak berujung pada kelangkaan BBM. Antisipasi diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama ke daerah dengan akses transportasi terbatas seperti Batu Ampar.
Selain BBM, Agus menyoroti pemadaman listrik yang berulang di Kecamatan Batu Ampar. Menurut dia, sistem listrik desa yang selama ini melayani masyarakat setempat tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Kondisi itu, kata dia, dipengaruhi bertambahnya jumlah konsumen, sementara kapasitas daya belum meningkat. Jaringan listrik dan mesin pembangkit yang semakin tua juga dinilai rentan mengalami kerusakan.
Baca Juga: Heri Mustamin Desak PLN Transparan: Kafe hingga Industri Rumahan Terdampak Pemadaman Listrik
Agus mengatakan, persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada PLN. Dia meminta perusahaan itu memperbarui peralatan dan menyiapkan solusi untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Namun, menurut Agus, kebijakan PLN pusat tidak lagi memungkinkan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel untuk kebutuhan tersebut. Sementara itu, alternatif penyelesaian bagi masyarakat di wilayah kepulauan dinilai belum memadai.
“Kalau memang kebijakan memperbarui peralatan tidak memungkinkan, harus ada solusi lain. Sampai sekarang belum ada solusi konkret yang dilakukan PLN,” tegasnya.
Agus menambahkan, persoalan BBM dan kelistrikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kewenangan instansi terkait. Pertamina Patra Niaga berperan dalam distribusi BBM, sedangkan PLN bertanggung jawab atas penyediaan layanan kelistrikan sesuai kewenangannya.
Dia meminta masyarakat memahami keterbatasan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kebijakan nasional. Meski demikian, keterbatasan kewenangan tersebut, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan masalah berlarut-larut tanpa penyelesaian.
Di sisi lain, Agus mengapresiasi perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Batu Ampar. Dia menilai pembangunan akses jalan poros kabupaten di wilayah tersebut menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu ruas yang telah dikerjakan adalah Batu Ampar–Padang Tikar. Meski belum sepenuhnya dalam kondisi mantap, Agus memperkirakan sekitar 70 hingga 80 persen akses jalan poros kabupaten di Kecamatan Batu Ampar sudah berada dalam kondisi relatif baik. (ash)
Editor : Rafael B. Junior