DPRD Minta Perusahaan Patuhi Aturan Bagi Hasil

Syahriani Siregar • Dipublikasikan Rabu, 31 Agustus 2022 | 16:41 WIB
Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius memimpin rapat kerja, Selasa (30/8). (Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius memimpin rapat kerja, Selasa (30/8). (Istimewa)
NGABANG - Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat untuk membahas bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton, di ruang rapat DPRD Landak, Selasa (30/8).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius didampingi ketua Komisi A Cahyatanus dan Ketua Komisi B Evi Juvenalis. Rapat tertutup kala itu mengundang Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Rapat juga mengundang Pimpinan Perusahaan PT Hilton dan Pengurus Koperasi.

Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius, mengatakan bahwa rapat hari itu membahas tentang bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton. Menurutnya DPRD meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan yang ada di wilayah tersebut agar tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita tetap komitmen agar pemerintah dan tiap perusahaan dalam hal perkebunan plasma ini tunduk (patuh) kepada peraturan pemerintah yang berlaku dan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujar Oktapius di Ngabang.(mif) Editor : Syahriani Siregar
perusahaan bagi hasil aturan dprd patuhi