Dewan Minta Perusahaan Patuhi Sistem Bagi Hasil

Misbahul Munir S • Dipublikasikan Kamis, 1 September 2022 | 10:40 WIB
RAKERNAS : Bupati Sambas bersama istri bertemu dengan Wali Kota Palembang saat menghadiri Rakernas IX JKPI. Kedua kepala daerah itupun bertukar cinderamata. IST
RAKERNAS : Bupati Sambas bersama istri bertemu dengan Wali Kota Palembang saat menghadiri Rakernas IX JKPI. Kedua kepala daerah itupun bertukar cinderamata. IST
KOMISI A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menggelar rapat untuk membahas bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton, di ruang rapat DPRD Landak, Selasa (30/8). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius didampingi ketua Komisi A Cahyatanus dan Ketua Komisi B Evi Juvenalis.

Rapat tertutup kala itu mengundang Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak, serta Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak. Rapat juga mengundang Pimpinan Perusahaan PT Hilton dan Pengurus Koperasi.

Wakil Ketua DPRD Landak Oktapius, mengatakan bahwa rapat hari itu membahas tentang bagi hasil kebun kelapa sawit dan tenaga kerja asing yang diperkerjakan di PT Hilton. Menurutnya DPRD meminta pemerintah untuk mendorong perusahaan yang ada di wilayah tersebut agar tunduk terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kita tetap komitmen agar pemerintah dan tiap perusahaan dalam hal perkebunan plasma ini tunduk (patuh) kepada peraturan pemerintah yang berlaku dan itu akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait,” ujar Oktapius di Ngabang. (mif) Editor : Misbahul Munir S
perusahaan dewan PT Hilton tenaga kerja asing patuhi Sistem Bagi Hasil