PONTIANAK POST—Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Mempawah penting untuk dilaksanakan dalam memperkuat peran legislatif, khususnya terkait pelaksanaan reses dan penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
“Bimtek ini menjadi wadah pembelajaran yang penting agar anggota DPRD memahami bagaimana memasukkan aspirasi masyarakat ke dalam pokok-pokok pikiran dewan,” ujar Wakil Ketua DPRD Mempawah, Riduan HM Yusuf.
Menurut Riduan, bimtek tersebut berperan strategis dalam meningkatkan kemampuan anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif. Sebab, menjelaskan tentang mekanisme penyusunan anggaran daerah serta cara mengintegrasikan hasil reses ke dalam perencanaan pembangunan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. “Kami hanya menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sementara keputusan penganggaran berada pada pemerintah daerah,” jelasnya.
Riduan menilai kebijakan pemerintah pusat mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar sekitar Rp136 miliar akan berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Mempawah.
“Dengan adanya pemotongan itu, tentu akan banyak kegiatan yang tertunda atau bahkan tidak bisa direalisasikan sesuai rencana,” ungkapnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jongkat–Segedong tersebut memperkirakan keterbatasan anggaran akan membuat sebagian aspirasi masyarakat hasil reses sulit terakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026. (wah)
Editor : Hanif