PONTIANAK POST – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) mendekati tuntas pada area yang masuk target penanganan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 11,73 hektare lahan telah padam dari total target 11,92 hektare, menyisakan 0,19 hektare yang masih harus ditangani.
Capaian tersebut setara dengan 98,4 persen dari total luas lahan dalam target penanganan BNPB. Meski demikian, pemadaman dan pendinginan tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala.
Perkembangan ini menjadi kabar baik di tengah panjangnya periode karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalbar. Namun, angka tersebut hanya menggambarkan kemajuan penanganan pada area yang masuk target BNPB, bukan keseluruhan luas lahan yang terbakar di provinsi ini.
Ancaman kebakaran juga belum sepenuhnya berakhir. Data sebaran titik panas yang diolah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari Fire Information for Resource Management System (FIRMS) masih mencatat 211 titik panas di Kalbar pada Selasa (20/10), berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, S-NPP, dan NOAA-20 hingga pukul 19.00 WIB.
Dari jumlah tersebut, 11 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 196 titik berkepercayaan sedang, dan empat titik berkepercayaan rendah. Titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit. Temuan ini perlu diverifikasi di lapangan karena tidak setiap titik panas menunjukkan kebakaran aktif.
Karena itu, keberhasilan memadamkan hampir seluruh lahan dalam target penanganan BNPB belum bisa dijadikan satu-satunya ukuran berakhirnya karhutla di Kalbar. Pemantauan titik panas, pemeriksaan lapangan, dan upaya mencegah api kembali menyala tetap dibutuhkan.
Hujan Mulai Turun di 10 Wilayah
Harapan meredanya karhutla juga ditopang hujan yang dilaporkan turun di sejumlah daerah. Pada 19 Oktober, hujan dilaporkan terjadi di Kabupaten Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Landak, Kayong Utara, Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, serta Kota Singkawang dan Pontianak.
Hujan dapat membantu membasahi vegetasi dan permukaan lahan yang mengering, sehingga mengurangi kondisi yang mendukung penyebaran api. Namun, dampaknya terhadap pemadaman bergantung pada intensitas dan durasi hujan, kondisi lahan, serta tingkat kekeringan di lokasi kebakaran.
Pada lahan gambut, misalnya, hujan di permukaan belum tentu langsung memadamkan api yang membara di lapisan bawah tanah. Karena itu, petugas masih perlu melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul setelah hujan.
Pemerintah terus mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah terdampak. Operasi ini menjadi bagian dari upaya penanganan bersama pemadaman darat dan udara serta pengerahan personel di lokasi kebakaran.
OMC Kalbar Capai 107 Sorti
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menjalankan OMC secara intensif di empat provinsi terdampak, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Di Kalbar, OMC telah berlangsung sejak 22 Agustus 2026. Hingga 20 Oktober, tercatat 107 sorti penerbangan dengan penggunaan 98.800 kilogram bahan semai natrium klorida (NaCl). Volume curah hujan yang dilaporkan dihasilkan selama operasi tersebut mencapai 471,2 juta meter kubik.
Prasetyo menjelaskan, pemerintah juga menggunakan dry ice untuk membantu mengurangi lapisan asap agar sinar matahari dapat masuk dan mendukung proses pembentukan awan. Setelah itu, penyemaian NaCl dilakukan untuk merangsang pertumbuhan awan hujan.
“Sekarang kita coba pakai dry ice untuk memecah asap sehingga matahari bisa sedikit masuk sebagai pengungkit munculnya benih awan hujan. Baru dihantam pakai OMC NaCl. Alhamdulillah di beberapa kabupaten dilaporkan mulai turun hujan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/10).
Ia menegaskan pemerintah terus mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
“Kita semua berusaha sekeras-kerasnya, semua dilakukan,” katanya.
OMC merupakan upaya untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan, bukan jaminan bahwa hujan akan turun merata di seluruh wilayah sasaran. Karena itu, operasi tersebut tetap perlu berjalan seiring pemantauan cuaca dan penanganan langsung di lokasi kebakaran.
Kualitas Udara Pontianak Masih Perlu Diwaspadai
Di tengah perkembangan penanganan karhutla dan hujan di sejumlah daerah, kualitas udara di Pontianak masih perlu menjadi perhatian. Prakiraan indeks kualitas udara AQI+ menunjukkan angka 146 pada pukul 23.00 waktu setempat.
Angka tersebut berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan perlu membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Angka AQI+ merupakan indikator kualitas udara pada waktu dan lokasi tertentu. Nilainya dapat berubah mengikuti konsentrasi polutan, arah dan kecepatan angin, serta kondisi cuaca. Karena itu, pemantauan berkala tetap diperlukan untuk mengetahui perkembangan kualitas udara di Pontianak dan sekitarnya.
Dampak karhutla terhadap kesehatan juga tidak langsung berakhir ketika api padam. Asap yang masih tertahan di atmosfer dan partikel yang terbawa angin dapat memengaruhi kualitas udara, sementara warga yang telah terpapar membutuhkan perlindungan dari paparan lanjutan.
Warga disarankan mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ketika udara berasap, menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar, serta memperhatikan informasi kualitas udara dan imbauan dari otoritas kesehatan.
BNPB Tangani Karhutla di Enam Provinsi
Secara nasional, BNPB mencatat 454,25 hektare lahan berhasil dipadamkan dari total target penanganan karhutla seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan hingga 19 Oktober 2026. Sebanyak 570,08 hektare lainnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan oleh satuan tugas gabungan.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan merinci, Kalimantan Tengah masih memiliki 389,39 hektare lahan yang belum padam dari target 452,49 hektare. Di Sumatera Selatan, lahan yang belum padam mencapai 108,50 hektare dari target 401,67 hektare.
Di Jambi, masih terdapat 64,50 hektare lahan yang belum padam dari target 96,50 hektare. Sementara itu, Kalimantan Selatan menyisakan 7,50 hektare dari target 58,45 hektare.
Adapun di Riau, seluruh lahan seluas 3,30 hektare yang masuk target penanganan dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Kalbar mencatat kemajuan paling mendekati tuntas berdasarkan luasan target penanganan BNPB, dengan sisa 0,19 hektare.
“BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengintensifkan pengerahan personel dan sumber daya guna menuntaskan sisa titik api di wilayah-wilayah tersebut,” kata Berton.
Data tersebut menunjukkan bahwa beban penanganan di enam provinsi masih berbeda-beda. Karena itu, perkembangan di Kalbar perlu dibaca berdasarkan kondisi lokal, sementara penanganan nasional tetap berlanjut di daerah yang masih memiliki lahan belum padam.
Musim Hujan Diharapkan Bantu Pemulihan
BNPB memperkirakan beban penanganan karhutla berangsur berkurang seiring masuknya musim hujan. Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim hujan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalbar diperkirakan berlangsung pada Oktober hingga November. Sementara itu, Kalimantan Selatan diperkirakan memasuki awal musim hujan pada November hingga Desember.
Meski demikian, kedatangan musim hujan tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran. Hujan yang tidak merata, jeda hari tanpa hujan, dan kondisi lahan yang masih kering dapat membuat titik api kembali muncul.
Di Kalbar, prioritas penanganan saat ini tidak hanya menyelesaikan sisa 0,19 hektare dalam target BNPB, tetapi juga memastikan tidak muncul kebakaran baru, memeriksa titik panas yang terdeteksi satelit, serta mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Capaian pemadaman 98,4 persen menjadi perkembangan positif dalam operasi penanganan karhutla. Namun, keberhasilan yang berkelanjutan tetap ditentukan oleh pemantauan lapangan, pencegahan kebakaran susulan, kondisi cuaca, dan perbaikan kualitas udara di wilayah terdampak. (ars/ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro