PONTIANAK POST – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10) sore.
Aksi yang direncanakan mulai pukul 14.30 WIB itu akan membawa sejumlah isu strategis, mulai dari transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan pendidikan, persoalan kesehatan, hingga dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berdasarkan informasi rencana aksi, massa akan berkumpul di kampus masing-masing dan sekretariat organisasi Cipayung sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Kalbar. Peserta direncanakan mengenakan pakaian hitam serta membawa spanduk, bendera, dan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Melihat Dua Aksi Mahasiswa di Kalbar, Berbeda Lokasi dan Kondisi
Sejumlah elemen mahasiswa yang tercatat akan terlibat antara lain SOLMADAPAR, mahasiswa Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, IAIN Pontianak, FOMDA Kalbar, BEM SEKA, BEM SI Kalbar, dan BEM NUS Kalbar.
Aksi juga melibatkan kelompok Cipayung Plus, yakni GMNI Kota Pontianak, PMII Kota Pontianak, IMM Kota Pontianak, dan HMI Cabang Pontianak.
Soroti Anggaran Karhutla dan Pelayanan Publik
Dalam rencana tuntutannya, mahasiswa meminta transparansi biaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Persoalan ini menjadi salah satu isu yang akan disuarakan bersama tuntutan perbaikan pengelolaan lingkungan, khususnya kawasan gambut, untuk mencegah kebakaran berulang.
Mahasiswa juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana alam di Kalimantan Barat. Mereka menilai penanganan bencana perlu disertai langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang jelas.
Baca Juga: Kelompok Misterius Hajar Mahasiswa saat Demo di Pontianak, Korban Sesak Napas
Di sektor kesehatan, massa berencana menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan tenaga kesehatan serta ketersediaan fasilitas pelayanan di rumah sakit daerah.
Sementara itu, bidang pendidikan menjadi perhatian melalui tuntutan untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antardaerah di Kalimantan Barat.
Evaluasi MBG, Koperasi, dan Harga Kebutuhan Pokok
Mahasiswa turut memasukkan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam agenda tuntutan.
Pada sektor ekonomi, mereka menyoroti persoalan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta mahalnya harga bahan pokok yang dinilai membebani masyarakat.
Selain persoalan pelayanan publik dan ekonomi, mahasiswa juga berencana menyuarakan penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan, meminta kejelasan mengenai buzzer pemerintah, serta mendesak penanganan persoalan KKN.
Penguatan otonomi daerah turut menjadi salah satu agenda yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Baca Juga: Demonstrasi di Kantor Gubernur Kalbar Ricuh, Satpol PP Terpicu Pembakaran Ban oleh Mahasiswa
Minta Gubernur Hadir dan Berdialog
Dalam penyampaian orasi, massa aksi berencana meminta Gubernur Kalimantan Barat hadir untuk berdialog langsung dengan mahasiswa. Mereka juga menuntut dialog bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta para ketua komisi di DPRD Kalbar.
Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah sekaligus meminta penjelasan dan respons langsung dari pemerintah provinsi serta lembaga legislatif.
Hingga berita ini disusun, informasi tersebut merupakan rencana aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (23/10). Jumlah massa, pelaksanaan aksi, serta respons pihak yang dituju masih perlu dikonfirmasi melalui perkembangan di lapangan. (den)
Editor : Miftahul Khair