PONTIANAK POST – Siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting? Ibarat dunia game, siapa raja terakhirnya? Pertanyaan itu kini menjadi fokus penyidikan Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengungkap aktor intelektual, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam operasi tersebut.
Pembentukan tim khusus dilakukan di tengah perkembangan penyidikan yang menetapkan tersangka baru. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri itu diduga menyetujui penghapusan file hasil penyadapan. Sebelumnya, Slamet masih berstatus saksi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Slamet diduga memiliki peran penting dalam mekanisme penyadapan karena persetujuannya diperlukan sebelum operasi dilakukan. "Tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," jelas Suhermanto.
Keterlibatan Slamet juga terungkap dalam dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus file tersebut. Permintaan itu kemudian disetujui. "Tersangka SU memberikan ACC (persetujuan, Red) untuk penghapusan file itu," ungkap Suhermanto.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka menjadi empat orang. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Meski berstatus tersangka, Slamet belum ditahan. Penyidik mempertimbangkan kondisi kesehatannya yang masih dalam pemulihan setelah mengalami stroke. "Tersangka SU masih sakit dan menjalani pemulihan setelah mengalami stroke," kata Suhermanto.
Hingga kemarin, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Mereka terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Slamet dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait penghapusan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Motif dan Aktor Utama Ditelusuri
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami seluruh kemungkinan dalam perkara tersebut. "Penyidik masih perlu melakukan pendalaman secara cermat dan mendalam," tegasnya.
Terkait sinyalemen pihak Istana mengenai dugaan makar dalam skandal penyadapan, Trunoyudo menyatakan seluruh informasi dan masukan masih diproses sesuai koridor hukum. "Akan ditangani tim," ujarnya.
Selain penyidikan pidana, para perwira tinggi yang terlibat juga menghadapi proses penegakan Kode Etik Profesi Polri. Kedua proses tersebut berjalan beriringan. "Untuk etik juga akan berproses," katanya.
Sebagaimana diberitakan, Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon pribadi Presiden Prabowo dan sejumlah menteri. Operasi tersebut juga disebut menyasar tokoh politik, pengusaha, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tokoh media massa.
Sentil Pengawasan DPR
Sementara itu, SETARA Institute menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi alarm atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman terhadap demokrasi. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengatakan, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut tindak pidana penyadapan dan penghapusan data elektronik, tetapi juga dugaan penyalahgunaan instrumen negara.
"Kasus ini merupakan persoalan fundamental mengenai penyalahgunaan kekuasaan, pembajakan instrumen negara, dan ancaman terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi," ujar Hendardi, Kamis (5/11).
Dia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan eksternal terhadap kepolisian, khususnya peran DPR melalui Komisi III dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "DPR tidak boleh hanya berisik ketika ada kepentingan politik, tetapi diam ketika instrumen negara diduga disalahgunakan," tegasnya.
Dia mengingatkan, jika Presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, masyarakat biasa, aktivis, pembela HAM, jurnalis, dan kelompok kritis juga berpotensi menghadapi kerentanan serupa.
Purnawirawan Dukung Kapolri
Di tengah bergulirnya penyidikan, Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Dukungan disampaikan melalui tujuh pesan moral dalam audiensi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).
Rombongan dipimpin Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri bersama jajaran pengurus dan sejumlah purnawirawan senior. Kapolri mengapresiasi perhatian dan dukungan tersebut. Dia menegaskan penanganan perkara dugaan penyadapan merupakan proses penegakan hukum murni, bukan bagian dari persaingan atau kepentingan tertentu di internal Polri. (idr/oni)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro