PONTIANAK POST – Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri. DPR juga akan mendalami siapa dalang dan motif di balik perkara yang kini telah menjerat empat tersangka tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja bersama Kapolri dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11). Rapat tersebut akan dipimpinnya bersama para wakil ketua Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/11).
Dia menegaskan, pembahasan tidak hanya menyangkut perkembangan penyidikan, tetapi juga mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk motif yang melatarbelakanginya.
Rapat kerja itu akan dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam. Habiburokhman menjelaskan, rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa sidang DPR RI baru dimulai Selasa (10/11).
Meski demikian, dia memastikan Komisi III akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas. DPR meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa terkecuali.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi sorotan setelah Polri menetapkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka. Perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, tepatnya 5 November, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
KPRP Bahas Reformasi Polri
Di tengah proses hukum tersebut, dukungan terhadap langkah pembenahan internal Polri juga disampaikan mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie. Dia menilai langkah tegas Kapolri dalam menangani dugaan penyadapan ilegal perlu didukung sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Jimly mengungkapkan telah bertemu Kapolri pada Jumat (7/11) malam untuk membahas rekomendasi reformasi Polri. Pertemuan itu, menurut dia, penting agar aspirasi masyarakat yang telah dihimpun KPRP tidak terkesan diabaikan.
Dia menjelaskan, sebagian rekomendasi reformasi Polri telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Namun, beberapa poin lainnya belum mendapat tindak lanjut sebagaimana diharapkan.
“Ada beberapa yang diabaikan undang-undang, oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar lainnya itu disetujui oleh Presiden sehingga oleh Kapolri baru tinggal dijalankan,” tutur Jimly saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Karena itu, Jimly menilai momentum penegakan hukum yang dilakukan Kapolri harus mendapat dukungan. Pada saat bersamaan, Kapolri perlu diberi ruang untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
Menurut dia, reformasi kepolisian tidak semata-mata menyangkut kepentingan institusi, tetapi juga berkaitan dengan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Selain pembenahan internal Polri, Jimly berharap putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dapat ditindaklanjuti DPR sesuai ketentuan. “Di samping itu diharapkan putusan pengadilan, Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti oleh DPR sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
KPRP sebelumnya telah menyerahkan laporan lengkap hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. Laporan tersebut terdiri atas 10 buku dengan ketebalan sekitar 3.000 halaman. (ars/jpc/ant)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro