Kekerasan Landa Mahasiswa, UGM Cari Mereka yang Hilang

Aristono Edi Kiswantoro • Dipublikasikan Rabu, 11 November 2026 | 23:09 WIB
SOLIDARITAS: Mahasiswa, dosen, dan alumni UGM menggelar aksi solidaritas di Balairung UGM, Jogjakarta, Rabu (11/11), mengecam dugaan tindakan represif aparat dan mendesak penelusuran mahasiswa yang belum diketahui keberadaannya. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)
SOLIDARITAS: Mahasiswa, dosen, dan alumni UGM menggelar aksi solidaritas di Balairung UGM, Jogjakarta, Rabu (11/11), mengecam dugaan tindakan represif aparat dan mendesak penelusuran mahasiswa yang belum diketahui keberadaannya. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA)

 

PONTIANAK POST – Penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menyisakan persoalan serius. Seorang peserta aksi dilaporkan mengalami cedera kepala berat setelah terkena hantaman selongsong gas air mata, sementara sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan.

Insiden tersebut memicu kecaman dari kalangan akademisi UGM. Kampus mendesak agar dugaan kekerasan terhadap mahasiswa diusut, sekaligus memastikan mereka yang diamankan aparat mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan hak.

Salah satu korban dilaporkan harus menjalani operasi di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta pada Rabu (11/11) pagi. Korban yang diduga berinisial RA merupakan alumni UGM.

Informasi mengenai kondisi korban pertama kali beredar melalui unggahan akun Threads @tomogakun. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut temannya harus menjalani operasi setelah terkena hantaman selongsong gas air mata tepat di bagian kepala saat demonstrasi berlangsung.

Benturan tersebut dikabarkan menyebabkan retak tengkorak, robeknya selaput otak, serta masuknya udara ke dalam rongga kepala. Korban menjalani operasi fraktur kranial sekitar pukul 05.00 WIB.

"Ga pernah nyangka pagi ini aku harus nemenin temanku menjalani operasi akibat brutalitas aparat dalam aksi di Jogja tadi malam. Dia terkena hantaman selongsong gas air mata tepat di kepala," tulis akun tersebut, Rabu pagi.

Dalam unggahan lainnya, pemilik akun menegaskan cedera yang dialami korban bukan luka ringan akibat demonstrasi.

"Ini ga sekadar luka ringan dalam sebuah aksi," tulisnya.

Informasi tersebut kemudian memantik perhatian publik terhadap penggunaan peralatan pengendali massa oleh aparat kepolisian. Selongsong gas air mata yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi berpotensi menyebabkan cedera serius apabila mengenai tubuh, terutama bagian kepala.

Hingga Rabu, kondisi korban masih dalam pemantauan setelah menjalani operasi.

Tiga Mahasiswa Belum Ditemukan

Selain korban luka, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan mahasiswa UGM yang belum diketahui setelah kericuhan demonstrasi di sejumlah titik Kota Yogyakarta.

Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD DIY pada Selasa (10/11) malam itu berujung bentrokan. Situasi kemudian meluas dari kawasan Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM dan kawasan Boulevard.

Dalam situasi tersebut, massa aksi dilaporkan terpecah. Sebagian peserta terdesak hingga kawasan Bundaran UGM setelah terjadi kericuhan.

Pasca-kejadian, sejumlah mahasiswa dilaporkan hilang kontak. Organisasi mahasiswa menyebarkan informasi pencarian melalui media sosial.

Lima mahasiswa yang semula dilaporkan hilang kontak masing-masing Ayodhya Radityo Prabhasworo, Muhammad Fathir Firdaus, Bonifasius Alfanomega, Happy Gemilang, dan Bagas Rakhmat Hanggara.

Namun, berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan organisasi mahasiswa pada Rabu pagi, Happy Gemilang dan Bagas Rakhmat Hanggara telah ditemukan dalam kondisi aman.

Informasi tersebut dikonfirmasi Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (KAPSTRA) FISIPOL UGM melalui akun media sosial resminya, @kapstraugm.

"Kawan kami, Happy dan Bagas telah ketemu dan dalam kondisi aman. Terima kasih banyak atas kerja sama dan bantuan teman-teman semua yang telah membantu menyebarkan informasi terkait kawan kami kemarin," tulis organisasi tersebut.

Dengan demikian, tiga mahasiswa lainnya masih dalam pencarian berdasarkan informasi organisasi mahasiswa tersebut.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM Gabriel Lele menyampaikan, berdasarkan pendataan sementara universitas, terdapat enam mahasiswa yang keberadaannya belum diketahui.

Informasi awal yang diterima kampus menyebutkan delapan mahasiswa UGM sempat diamankan aparat kepolisian.

Direktur Kemahasiswaan UGM bersama tim universitas bahkan telah mendatangi Polda DIY untuk mencari informasi mengenai keberadaan mahasiswa tersebut.

"Tetapi pada saat bersamaan masih ada informasi yang simpang siur, ada beberapa mahasiswa yang masih terus kami lacak," kata Gabriel dalam jumpa pers di UGM, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, mahasiswa UGM sebelumnya telah merancang keikutsertaan dalam aksi dengan kesepakatan paling lambat pukul 18.00 WIB sudah kembali ke kampus.

Namun, dinamika di lapangan membuat sebagian mahasiswa berbalik arah. Berdasarkan informasi awal yang diterima universitas, beberapa dari mereka diduga merupakan korban salah tangkap.

Sebab, mahasiswa tersebut disebut sedang menuju kawasan Malioboro untuk mengambil sepeda motor.

"Karena mereka sedang menuju Malioboro untuk mengambil motor," ujarnya.

Gabriel menegaskan, gerakan mahasiswa merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong perbaikan bangsa. Aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan menjatuhkan presiden, melainkan mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan.

Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan respons serius terhadap kritik mahasiswa melalui perbaikan kebijakan secara sistematis.

UGM Kecam Segala Bentuk Kekerasan

Sikap tegas juga disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Wening Udasmoro. Dia menegaskan kampus menolak segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan aparat, pihak internal, maupun lembaga lainnya.

Wening turut menyoroti informasi mengenai dugaan kendaraan taktis (rantis) yang memasuki kawasan kampus. Menurutnya, informasi tersebut masih simpang siur dan perlu dipastikan berdasarkan fakta.

Namun, dia mengingatkan lingkungan kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.

"Apalagi jika aparat memaksa masuk ke wilayah UGM dengan gas air mata dan sebagainya. Hentikan proses seperti itu," tegasnya.

Menurut Wening, penolakan terhadap kekerasan merupakan sikap simbolis kampus untuk menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan dari pihak mana pun.

Pihak universitas juga masih mendata mahasiswa yang diamankan maupun yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Apabila ditemukan mahasiswa mengalami kekerasan atau penangkapan yang tidak semestinya, UGM menyatakan akan menempuh proses hukum.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengatakan universitas terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan sivitas akademika.

Informasi mengenai perkembangan situasi juga telah disampaikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa melalui komunikasi resmi universitas.

"Kami memastikan UGM terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan kampus. Sivitas dapat menjalankan aktivitas dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan arahan keselamatan dari universitas," kata Ova.

UGM juga melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak kericuhan. Kampus mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat.

Ova mengajak seluruh sivitas akademika yang mengetahui keberadaan atau kondisi mahasiswa terdampak agar segera menyampaikan informasi melalui alamat email ditmawa@ugm.ac.id.

Informasi yang masuk akan dikoordinasikan dan diverifikasi untuk mendukung pencarian serta pendampingan.

Dia menegaskan, UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.

Menurutnya, hak menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Proses pengamanan oleh aparat juga harus mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagai bentuk perlindungan, universitas menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang ditangkap atau diamankan. Langkah tersebut mencakup koordinasi dengan pihak berwenang serta upaya pembebasan apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut.

Mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis juga akan mendapatkan pendampingan. UGM menyatakan siap menanggung biaya pengobatan dan perawatan.

"Keselamatan dan perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Polisi Amankan 157 Orang

Di sisi lain, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 157 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan di sejumlah titik Kota Yogyakarta. Pengamanan dilakukan sejak Selasa (10/11) malam hingga Rabu dini hari.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana mengatakan, mereka diamankan karena diduga melakukan pelemparan dan perusakan setelah pelaksanaan demonstrasi melewati batas waktu yang ditentukan.

"Sampai dengan dini hari tadi, kami mengamankan 157 orang yang diduga melakukan pelemparan dan sebagainya," katanya kepada wartawan, Rabu (11/11).

Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari sekitar Gedung DPRD DIY, kawasan Tugu Golong-gilig, hingga pertigaan Bundaran UGM.

Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam kericuhan. Di antaranya bom molotov, ketapel, dan senjata tajam.

Dari total 157 orang yang diamankan, sebanyak 21 orang diketahui masih berusia di bawah umur. Polisi menyatakan mereka mendapatkan penanganan khusus dengan melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah elemen terkait.

Yani mengatakan, penanganan terhadap anak-anak tersebut mengutamakan perlindungan dan masa depan mereka. Polisi juga akan berkoordinasi dengan orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah.

Sementara itu, 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Kepolisian menyatakan seluruh orang yang diamankan telah menjalani tes urine dengan hasil negatif narkoba.

Terkait dugaan penangkapan mahasiswa di dalam kawasan kampus, Yani membantah aparat kepolisian memasuki lingkungan UGM untuk melakukan pengamanan.

"Tidak ada. Tidak ada yang kami amankan di dalam kampus karena kami tidak masuk ke kampus," tegasnya.

Mengenai laporan UGM tentang delapan mahasiswa yang diduga diamankan atau belum diketahui keberadaannya, Yani menyebut kepolisian masih melakukan pendataan dan identifikasi terhadap seluruh orang yang diamankan.

"Ini sedang kami lakukan pendataan dan kami lakukan pemeriksaan dulu," ujarnya.

Untuk memastikan transparansi penanganan perkara, Polda DIY juga berencana membentuk tim pencari fakta independen. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, tim tersebut akan melibatkan sejumlah unsur, termasuk perwakilan UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.

"Jadi, untuk yang dilakukan penyelidikan pemeriksaan oleh Pak Dirkrimum nanti kami membentuk juga tim pencari fakta itu dengan melibatkan unsur tadi," ungkapnya.

Pembentukan tim tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai berbagai informasi yang berkembang, termasuk dugaan penangkapan mahasiswa di lingkungan kampus.

Di tengah proses pendataan dan penyelidikan, tuntutan agar keselamatan peserta demonstrasi menjadi prioritas kembali mengemuka.

Sekretaris Dewan Guru Besar UGM Wahyudi Kumorotomo mengatakan, mahasiswa menyampaikan kegelisahan masyarakat sekaligus memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, aspirasi mereka semestinya didengar, bukan direspons dengan tindakan represif.

Menurutnya, jika terbukti aparat melakukan pengejaran hingga memasuki kawasan kampus, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dia juga meminta penggunaan gas air mata dalam penanganan demonstrasi dievaluasi dan dilakukan sesuai prosedur.

Mahasiswa, lanjutnya, bukan ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Aparat harus menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan memperlakukan peserta aksi secara proporsional.

"Cobalah lihat sekeliling, apakah usaha rakyat dan UMKM sekarang lebih baik? Apakah investasi membaik? Sementara reputasi kita di pasar global terus memburuk," ujarnya.

Wahyudi menilai, demonstrasi merupakan bagian dari kegelisahan masyarakat terhadap berbagai persoalan, mulai kondisi ekonomi, investasi, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

Dia berharap pemerintah bersedia mendengarkan suara masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang memberikan rasa aman serta keadilan.

"Kawal Sampai Pulang" menjadi seruan yang menggema dalam aksi solidaritas di Balairung UGM, Rabu sore. Mahasiswa, dosen, dan alumni berkumpul menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan represif aparat sekaligus mendesak penelusuran mahasiswa yang belum diketahui keberadaannya.

Aksi bertajuk Mengecam Represivitas Aparat itu dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Peserta membawa poster, salah satunya bertuliskan "Aparat Dilarang Masuk Kampus".

Mereka juga menyanyikan lagu Padamu Negeri, membacakan puisi, dan menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol keprihatinan.

Sekitar pukul 16.30 WIB, rangkaian penyampaian aspirasi berakhir. Peserta kemudian menyerukan "Kawal Sampai Pulang" sebagai bentuk solidaritas kepada mahasiswa yang masih ditahan maupun dalam pencarian.

Wahyudi mengatakan, penurunan bendera setengah tiang merupakan simbol keprihatinan atas rangkaian demonstrasi dan kondisi pemerintahan.

Dia menegaskan, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan mendengarkan kritik masyarakat. Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus disertai jaminan keselamatan bagi setiap warga negara.

Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada proses pemeriksaan terhadap ratusan orang yang diamankan. Kepastian nasib mahasiswa yang belum ditemukan, pemulihan korban luka, serta pengusutan dugaan kekerasan menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan.

Editor : Aristono Edi Kiswantoro
yogyakarta kekerasan ugm mahasiswa demonstrasi