PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto menyinggung pengkhianatan dan godaan kekuasaan dalam pidato politik pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11) malam.
Pernyataan itu disampaikan ketika pemerintah dan kepolisian tengah menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah tokoh, yang belakangan turut dikaitkan dengan indikasi tindak pidana makar.
Prabowo mengaku tidak terlalu terkejut dengan berbagai bentuk pengkhianatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalamannya mempelajari sejarah membuat dia memahami bahwa perebutan dan penyalahgunaan kekuasaan kerap menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia.
"Ada di antara kita yang suka menghina bangsa sendiri. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri. Tetapi, karena saya suka belajar sejarah, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi saya tidak terlalu kaget. Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda," kata Prabowo.
Presiden kemudian mengutip adagium yang dikenal luas dari politikus Inggris, Lord Acton, mengenai kecenderungan kekuasaan untuk mendorong korupsi. Menurut dia, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya.
"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang jadi korup, makin besar kekuasaan semakin besar godaan untuk menjadi korup," ujarnya.
Pernyataan mengenai pengkhianatan dan kekuasaan tersebut mengemuka di tengah sorotan terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat dan tokoh. Kasus itu menjadi salah satu dinamika politik nasional dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Istana bahkan menyebut perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada tindakan makar dan membahayakan kepentingan serta keselamatan negara. Namun, dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum, termasuk dengan mengungkap tujuan dan rangkaian tindakan yang dilakukan para pihak terkait.
Perkembangan perkara tersebut juga disinggung Prabowo secara tidak langsung melalui kelakar saat menyampaikan pidato di hadapan para undangan. Ketika berada di podium, Presiden sempat melihat ke sekeliling seolah mencari alat penyadap.
"Jangan-jangan disadap aku di sini," ujarnya, yang disambut tawa para hadirin.
Pada Rabu (11/11), Bareskrim Polri menyatakan masih mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk memastikan unsur pidananya.
Di tengah dinamika tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya kaderisasi yang baik di lingkungan partai politik. Dia menyatakan sepakat dengan pandangan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh bahwa partai membutuhkan proses kaderisasi yang mampu melahirkan kader berkualitas.
"Kita butuh kaderisasi yang baik, dan saya kira semua partai melakukan itu. Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tetapi kita harus koreksi diri, banyak partai juga terdiri dari orang-orang yang tidak baik," kata Prabowo.
Menurut dia, setiap partai perlu melakukan koreksi terhadap kondisi internalnya. Sebab, keberadaan kader yang tidak memiliki integritas dapat menjadi persoalan bagi organisasi politik maupun kehidupan bernegara.
Pesan tersebut disampaikan di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan. Di antaranya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.
Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang juga menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Di hadapan para elite politik tersebut, pernyataan Prabowo tentang pengkhianatan, godaan kekuasaan, dan pentingnya kaderisasi menjadi pesan yang relevan dengan dinamika politik saat ini. Namun, proses hukum atas dugaan penyadapan dan indikasi makar tetap harus berjalan berdasarkan bukti, bukan semata-mata penilaian atau spekulasi politik.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro