PONTIANAK POST - Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi dalam perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang belum terjangkau program tersebut segera mendapatkan layanan pemenuhan gizi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, masih terdapat sejumlah daerah yang belum tersentuh program MBG. Pemerintah telah mengantongi daftar wilayah yang membutuhkan perhatian dan akan segera melakukan pengecekan untuk mempercepat perluasan jangkauan.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," kata dia di Jambi, Jumat.
Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan MBG harus menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya terpusat di wilayah yang mudah diakses. Karena itu, pemerataan distribusi program menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, BGN juga melakukan pembenahan tata kelola dan memperkuat pengawasan pelaksanaan program. Upaya tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan Anggaran dan Dapur Diperketat
Sudaryono menyebut sejumlah langkah pengawasan kini diperkuat. Di antaranya mewajibkan laporan penggunaan dana setiap hari, meningkatkan pengawasan terhadap dapur, serta mengembangkan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ujarnya.
Berbagai pembenahan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0. Melalui kebijakan ini, BGN ingin memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.
Menurut Sudaryono, masyarakat sebagai pemilik anggaran negara harus memiliki kesempatan untuk melihat, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan program. Dengan demikian, penggunaan dana APBN dapat dipertanggungjawabkan dan program MBG berjalan sesuai tujuan.
"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," demikian Sudaryono. (ant)
Editor : Basilius Andreas GasSumber : Antara