Oleh: Agus Yuliono*
MUAL rasanya mendengar nasihat, “jangan saling menyalahkan”. Kata-kata yang seakan bijak tetapi menutup akar permasalahan dan pertanggungjawaban. Normalisasi perusakan terjadi ketika setiap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dijawab pemerintah dengan menyebutnya sebagai “fenomena alam”, “musibah”, ataupun “ujian”. Mestinya kita melawan normalisasi itu dengan mempertanyakan: mengapa ini berulang terjadi, siapa yang bersekongkol mengambil untung, siapa yang merana menanggung akibat, siapa yang harus bertanggung jawab dan menerima sanksi?
Pihak pertama yang patut dituntut pertanggungjawaban adalah para pejabat yang sejak awal terlambat bertindak dan abai mencegahnya. Pejabat lebih sibuk membangun istana dan kendaraan yang nyaman untuk keluarga dan kelompoknya. Lengkap dengan pendingin dan pembersih udara sehingga aman dari asap dan panas. Dan pejabat tak perlu menenteng galon dan ember untuk mengantri air bersih.
Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan besar untuk mencegah dan mengendalikan karhutla. Kebakaran terus berulang sebagai tanda kegagalan tata kelola lingkungan. Serta menunjukkan adanya kerentanan ekologis yang diproduksi dan dipelihara secara struktural oleh keputusan, kebijakan, dan pembiaran yang berlangsung terus-menerus oleh pemerintah.
Paru-Paru Dunia yang Sakit
Selama ini kita terbuai dengan sebutan Kalimantan sebagai "paru-paru dunia", yang kaya keanekaragaman hayati. Seolah julukan itu menutupi kerusakan yang berlangsung selama beberapa dekade ini.
Slogan basa-basi itu perlu dipertanyakan dan direvisi. Paru-paru itu kini banyak berlubang, menghitam, penuh kabut asap, dan dipenuhi jaringan parut dan jejak luka akibat pembalakan, pertambangan, perkebunan skala besar dan pembakaran. Ketika membuka pintu rumah, kita melihat bumi dan langit Kalimantan berubah warna menjadi kelabu, jingga, memerah karena api dan asap.
Selama berminggu-minggu, banyak nyawa dipaksa menghirup asap yang sudah di tingkat sangat berbahaya. Udara yang tidak nyaman di hidung, perih di mata dan menyesakkan dada. Air bersih semakin langka. Bahkan antri panjang membeli air isi ulang galon dengan harga kian mahal. Banyak keluarga menanggung biaya kesehatan. Hampir dua bulan, anak-anak kehilangan waktu belajar di sekolah dan bermain di luar ruangan. Aktivitas ekonomi juga terganggu.
Termasuk kematian tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme yang jauh lebih besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah masuk statistik bencana. Bencana ini bukan soal kerugian dan dampak saat ini. Tapi juga menjadi beban ekologis antargenerasi. Dan yang kita hadapi juga adalah kehilangan masa depan Kalimantan.
“Disaster by Design”
Hingga September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan luas area yang terdampak karhutla di Kalimantan Barat mencapai 48.535,73 hektare (Pontianak Post, 15/9/2026). Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) periode Januari–Agustus 2026 menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan dampak ekonomi terbesar, dengan kerugian mencapai Rp5,7 triliun. Beban yang jauh lebih besar muncul pada dampak kesehatan. Biaya kesehatan masyarakat terdampak dari diagnosis dan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat mencapai Rp8,45 triliun. Belum lagi hilangnya nyawa, spesies dan rusaknya ruang hidup berkelanjutan. Besarnya luasan dan kerugian terus bertambah.
Penanganan karhutla tampak bergerak parsial, sektoral, dan tanpa arah yang jelas. Penanganannya kerap menjadi panggung seremonial dan pencitraan elit politik yang reaktif, gagap dan sarat gimik.
Setelah berminggu-minggu karhutla, para pejabat bermunculan bak pahlawan kesiangan. Mereka muncul lengkap dengan kamera dan narasi indah seolah-olah bekerja keras. Lalu saling lempar kesalahan dan tanggung jawab antara pejabat, bahkan oleh mantan pejabat yang lalu. Padahal sama saja. Pejabat berganti, tetapi kegagalan tata kelolanya tetap sama.
Bencana yang terus berulang ini menelanjangi betapa buruknya tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang pekak terhadap peringatan dari hasil-hasil riset dan jeritan korban yang terdampak. Alih-alih melakukan pencegahan struktural, elite di pusat dan daerah bersekongkol memupuk oligarki dengan mengatasnamakan pembangunan.
Inilah wujud petaka yang didesain (disaster by design) merujuk pada bagaimana keputusan pembangunan, tata ruang, penggunaan lahan, dan distribusi sumber daya dapat secara sistematis memproduksi bencana dan kerentanan ekologis. Pemerintah terbiasa dengan kebijakan yang diambil setelah bencana, bukan jauh sebelum terjadi bencana. Ironisnya, saat kebakaran memuncak dan menghanguskan segalanya, ada instansi pemerintah yang baru sibuk menggelar sosialisasi pencegahan.
Menggugat Pemerintah
Mengkhawatirkan ketika hati dan pikiran kian kebas menyaksikan kejadian yang berulang ini, lalu pasrah pada dalih dangkal. Lalu memaksa rakyat membiasakan diri hidup berdampingan dengan kehancuran. Setiap kemarau, kita dipaksa tercekik asap, perih dan panas. Setelah musim berganti, kita melanjutkan hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Tren pembicaraan di media sosial, surat kabar dan ruang publik selalu tinggi saat bencana hadir. Tuntutan evaluasi, perbaikan, kompensasi dan sanksi begitu besar dari publik. Namun, begitu musim hujan turun, gemuruh wacana itu menghilang perlahan dan pemerintah kembali amnesia.
Anomali cuaca, El Nino maupun kekeringan panjang hanyalah prakondisi. Pemicu utamanya adalah rapuhnya ekosistem akibat cengkeraman model pembangunan ekonomi ekstraktif, kegagalan pemulihan lingkungan, dan pengabaian mitigasi bencana yang terus dilakukan oleh pemerintah.
Telah tiba masanya masyarakat berhenti mengemis pada birokrasi pemerintah yang terus memunggungi. Selama beberapa dekade, masyarakat telah lelah berharap. Hari-hari ini, gerakan masyarakat sipil terus membangun inisiatif solidaritas “warga bantu warga”. Namun, solidaritas ini tidak boleh menggeser kritik struktural, apalagi meredam tuntutan atas tanggung jawab pemerintah yang gagal mencegah dan mengatasi akar masalah.
Kematian satwa, tumbuhan, rusaknya tanah, sungai, sulitnya akses air bersih, dan sesaknya napas harus bermuara pada tuntutan yang lebih keras. Jika menyelamatkan lingkungan dan satwa saja tidak mampu dan berdaya, bagaimana pemerintah bisa menunaikan janji menyelamatkan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi?
Siklus ekosida harus menjadi epilog bagi kebutaan politik kita. Kita mesti membawa ingatan ekologis ke bilik suara saat pemilu nanti. Ini pelajaran penting untuk tidak lagi sudi memilih wakil rakyat dan kepala daerah yang gagal bekerja untuk memenuhi hak asasi paling dasar. Alam dan kemanusiaan di Kalimantan bukanlah tumbal bagi kerakusan elite bersama korporasi ekstraktif demi meraup kekayaan, melanggengkan kekuasaan, dan membangun dinasti politik.
Lekas pulih dan bersuara, Kalimantan!**
*Penulis adalah dosen Antropologi Sosial, FISIP, Universitas Tanjungpura.
Editor : Hanif