Oleh: Najihus Salam*
PERISTIWA Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi penanda tumbuhnya kesadaran nasional di tengah masyarakat yang sebelumnya terikat oleh identitas kedaerahan. Di balik momentum tersebut, terdapat kontribusi berbagai organisasi pergerakan, termasuk kalangan pemuda Islam yang berupaya mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan cita-cita kebangsaan.
Muhammadiyah, yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, turut menjadi bagian dari perjalanan panjang pembentukan kesadaran kebangsaan tersebut. Melalui pendidikan, dakwah, dan kaderisasi, Muhammadiyah mengembangkan gerakan pembaruan Islam yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan keagamaan, tetapi juga pada kemajuan masyarakat. Sebagaimana diulas Suara Muhammadiyah dalam artikel “Sumpah Pemuda: Tiga Matra Kedaulatan Bangsa”, semangat persatuan dan kedaulatan bangsa menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara Sumpah Pemuda dan perjuangan kebangsaan Muhammadiyah.
Jong Islamieten Bond
Sebelum Pemuda Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi otonom, kaum muda Muslim telah memiliki sejumlah wadah untuk mengembangkan intelektualitas, memperdalam pemahaman agama, dan memperjuangkan kepentingan bangsa. Salah satunya adalah Jong Islamieten Bond (JIB), organisasi pemuda Islam yang didirikan pada 1925 di Jakarta.
JIB menjadi ruang perjumpaan bagi para pelajar Muslim dari berbagai latar belakang untuk membangun identitas keislaman sekaligus kesadaran kebangsaan. Sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan gerakan Muhammadiyah, seperti Mr. Kasman Singodimedjo dan Mohammad Roem, turut dikenal dalam lingkungan pergerakan pemuda Islam pada masa itu.
Biografi Kasman Singodimedjo yang dimuat Suara Muhammadiyah dan artikel Hidayatullah berjudul “Mr Kasman Singodimejo (1904–1982): Pahlawan Nasional Aktivis Muhammadiyah” memperlihatkan perjalanan tokoh tersebut dalam dunia pergerakan, pendidikan, dan perjuangan kebangsaan. Kiprahnya menjadi salah satu contoh bagaimana kader Muslim terdidik berkontribusi dalam kehidupan politik Indonesia, melampaui kepentingan kelompok dan daerah.
Dalam Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928, berbagai organisasi kepemudaan berkumpul untuk merumuskan cita-cita persatuan. Keterlibatan organisasi pemuda Islam dalam iklim pergerakan itu menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya tumbuh dari kelompok sekuler atau organisasi kedaerahan.
Kalangan pemuda Muslim juga mengambil bagian dalam membangun kesadaran bahwa perbedaan identitas tidak harus menjadi penghalang bagi persatuan. Bagi mereka, komitmen terhadap agama dan kecintaan kepada tanah air dapat berjalan beriringan.
Bahasa Indonesia dan Jalan Pendidikan
Salah satu warisan terpenting Sumpah Pemuda adalah pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan tersebut memiliki arti strategis karena bahasa menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat dari berbagai suku, daerah, dan latar sosial.
Dalam artikel “Lahirnya Bahasa Indonesia Tidak Lepas dari Peran Pemuda” yang diterbitkan portal resmi Muhammadiyah pada 21 Oktober 2024, Plt Perpusnas RI/Kepala Badan Bahasa RI, E Aminudin Aziz menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Semangat itu sejalan dengan gerakan Muhammadiyah yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama pembaruan masyarakat.
Melalui sekolah, madrasah, pengajian, dan aktivitas organisasi, Muhammadiyah membangun ruang perjumpaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan serta memperluas wawasan sosialnya. Pendidikan tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membentuk kesadaran mengenai kehidupan bersama.
Kontribusi Muhammadiyah dalam pembentukan identitas kebangsaan karena itu perlu dipahami sebagai bagian dari proses yang lebih luas. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan organisasi dan pendidikan, seiring perkembangannya, membantu memperkuat komunikasi lintas daerah. Dengan demikian, nilai persatuan yang dirumuskan para pemuda pada 1928 memperoleh ruang untuk tumbuh dalam kehidupan masyarakat.
Kasman Singodimedjo dan Kompromi Kebangsaan
Komitmen terhadap persatuan Indonesia kembali diuji menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Saat itu, terdapat keberatan dari sejumlah wakil Indonesia Timur terhadap rumusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Dalam situasi tersebut, Kasman Singodimedjo berperan dalam proses komunikasi untuk mencari jalan keluar. Sementara itu, Ki Bagus Hadikusumo, yang ketika itu memimpin Muhammadiyah, menjadi salah satu tokoh Islam yang terlibat dalam pembahasan mengenai dasar negara. Kisah Kasman dan Ki Bagus memperlihatkan bahwa perjuangan kebangsaan tidak berhenti pada keberanian menuntut kemerdekaan, tetapi juga menuntut kebijaksanaan dalam merawat kehidupan bersama.
Perubahan rumusan Piagam Jakarta menjadi sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, merupakan bagian dari proses kompromi politik yang kompleks. Kesediaan para tokoh untuk mencari kesepakatan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kepentingan bangsa yang majemuk. Nilai ini memiliki kesinambungan dengan semangat Sumpah Pemuda: persatuan dibangun bukan dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan menemukan titik temu di tengah keragaman.
Estafet Perjuangan
Semangat kebangkitan pemuda kemudian memperoleh wadah yang lebih terorganisasi melalui pendirian Pemuda Muhammadiyah. Gagasan pembentukan organisasi pemuda dalam lingkungan Persyarikatan menguat pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada 1–2 Mei 1932. Pemuda Muhammadiyah kemudian berkembang menjadi organisasi otonom yang berperan dalam kaderisasi generasi muda.
Dalam sejarahnya, Pemuda Muhammadiyah memiliki akar pada gerakan Siswo Proyo Priyo yang dirintis pada 1918 di Kauman, Yogyakarta. Sejarah organisasi menggambarkan kesinambungan antara pembinaan pemuda sejak masa awal Muhammadiyah dan penguatan organisasi pada dekade 1930-an.
Pemuda Muhammadiyah diarahkan untuk melahirkan kader yang memiliki kedalaman pemahaman agama, kecakapan sosial, kedisiplinan, serta tanggung jawab kebangsaan. Nilai-nilai tersebut selaras dengan semangat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan, yang menjadi semboyan gerakan Pemuda Muhammadiyah.
Dalam perkembangannya, kaderisasi Muhammadiyah turut melahirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Jenderal Soedirman, misalnya, dikenal sebagai pejuang Muhammadiyah dan panutan hebat bagi kepanduan Hizbul Wathan.
Sumpah Pemuda Menuju Pemuda Negarawan
Hampir satu abad setelah Sumpah Pemuda, tantangan generasi muda memang berubah, tetapi substansi perjuangannya tetap relevan. Persatuan bangsa kini berhadapan dengan persoalan polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan melemahnya dialog di ruang publik.
Dalam artikel “Refleksi Sumpah Pemuda: Fondasi Nilai Perjuangan Bangsa Indonesia” yang diterbitkan Muhammadiyah.or.id pada 28 Oktober 2025, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan pentingnya menghidupkan warisan Sumpah Pemuda melalui komitmen moral dan karya nyata generasi masa kini.
Warisan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan, dakwah yang mencerahkan, aksi kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, serta kepedulian terhadap lingkungan. Organisasi kepemudaan tidak cukup menjadi ruang konsolidasi internal, tetapi harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat.
Tugas generasi muda bukan sekadar mengenang ikrar yang pernah diucapkan di Batavia. Mereka dituntut menerjemahkannya menjadi tindakan yang memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, dan memajukan kehidupan bangsa. Di situlah makna pemuda negarawan menemukan relevansinya. Menjadi generasi yang berakar pada nilai keislaman, terbuka terhadap keragaman, dan bertanggung jawab atas masa depan Indonesia.**
*Penulis adalah aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.
Editor : Rafael B. Junior