Politik Uang Masih Andalan

Misbahul Munir S • Dipublikasikan Rabu, 12 Oktober 2022 | 12:23 WIB
AKADEMISI Universitas Tanjungpura, Jumadi
AKADEMISI Universitas Tanjungpura, Jumadi
AKADEMISI Universitas Tanjungpura, Jumadi menilai penggunaan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang masih berpotensi terjadi. “Dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya, saya melihat penggunaan politik uang ini masih sangat massif dilakukan oknum peserta Pemilu. Makanya diperlukan Kerjasama semua pihak terkait untuk mengawal dan mencegah terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk politik uang ini,” ucap Jumadi, Selasa (11/10) usai menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif yang digelar Bawaslu Kubu Raya di Qubu Resort, kemarin.

Jumadi menilai, salah satu efek dari politik uang salah satunya yakni, akan menjadi berburu rente yang pada akhirnya menimbulkan korupsi dan berujung pada kesengsaraan dan kemiskinan. Di kesempatan yang sama, Jumadi menegaskan tren politik dari setiap pelaksanaan Pemilu menunjukkan praktik politik uang semakin meningkat. “Karenanya kondisi seperti ini kita jadikan warning. Mari kita bersama-sama di Pemilu tahun 2024 mengawal agar fenomena money politik atau politik uang ini tidaklah menjadi persoalan yang massif,” ajaknya.

Berdasarkan pengamatannya, dari Pemilu tahun 2014 dan 2019 ini money politik terus bertambah.  “Dan hampir semua peserta melakukan politik uang. Karena ini kompetisi. Jadi persaingan pada Pemilu itu tidak hanya antar-Caleg, namun juga terjadi di internal partai politik sendiri. Makanya dengan persaingan yang keras, orang bisa melakukan berbagai cara. Salah satu cara jitu memang banyak yang memilih dengan melakukan money politik,” jelasnya.

Di sisi lain, Jumadi juga melihat, Sebagian besar perilaku masyarakat atau warga yang memiliki hak suara saat ini cenderung pragmatis dalam menggunakan hak suaranya.  “Karena kalau tidak ada penegakan hukum dalam Pemilu maka akan menjadi preseden buruk, dan orang akan berani untuk terus melakukan pelanggaran. Makanya selain pengawasan yang ketat, juga diperlukan penegakan hukum Pemilu,” ujar Jumadi. (ash) Editor : Misbahul Munir S
Pemilu politik uang Pemilu 2024