PONTIANAK POST – Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di sejumlah desa di Kecamatan Tangaran diharapkan menjadi momen penting untuk mengakomodasi program pembangunan yang belum tercantum sebelumnya. Camat Tangaran, Suhut Firmansyah, menjelaskan bahwa revisi RPJMDes perlu dilakukan menyusul adanya perubahan masa jabatan kepala desa sesuai Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, dari enam tahun menjadi delapan tahun.
“Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk mengakomodasi sektor-sektor yang sebelumnya belum masuk dalam RPJMDes. Program baru yang berdampak baik bagi masyarakat bisa ditambahkan,” ujar Suhut. Ia menyebut, sebagian besar desa di Tangaran telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk membahas perubahan RPJMDes. Pihak kecamatan mengawal agar proses tersebut berjalan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tangaran, Robi Asmadihansyah, menambahkan bahwa perubahan RPJMDes merupakan peluang penting bagi desa untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“RPJMDes yang disusun ke depan harus memperhatikan berbagai aspek prioritas, termasuk kelompok rentan seperti warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta isu ketahanan pangan,” jelasnya. Dengan penyesuaian tersebut, diharapkan arah pembangunan desa semakin inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. (fah)
Editor : Hanif