PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan. Salah satu target yang dikejar adalah menaikkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari predikat B menjadi BB.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Sanggau mengintensifkan asistensi dan evaluasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama perangkat daerah yang masih memiliki nilai rendah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan asistensi evaluasi SAKIP dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mendorong OPD memenuhi seluruh indikator penilaian.
Baca Juga: Sekda Kalbar Dorong Peningkatan SAKIP dan Zona Integritas demi Reformasi Birokrasi
“Dalam beberapa hari ini kita menjadwalkan asistensi untuk evaluasi SAKIP, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk Pemerintah Sanggau,” ujar Aswin saat memimpin rapat evaluasi SAKIP di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (11/11).
Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tahun 2025, nilai SAKIP Kabupaten Sanggau tercatat 63,63 dengan predikat B.
Dalam klasifikasi penilaian SAKIP, predikat B berada pada rentang nilai 60 hingga 70, BB di atas 70 hingga 80, sedangkan predikat A berada pada rentang lebih dari 80 hingga 100.
Aswin menilai capaian tersebut masih berpeluang ditingkatkan. Menurutnya, sejumlah OPD telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berhasil meraih predikat BB. “Seharusnya bisa kita angkat menjadi nilainya BB,” tegasnya.
Baca Juga: SAKIP Award 2026: Saat Nilai Tinggi Harus Berbuah Pelayanan Nyata
Saat ini, tercatat enam OPD telah memperoleh predikat BB dengan nilai di atas 70. Keenamnya yakni Baperida dengan nilai 74,1, BPKAD 73,8, Inspektorat 73,6, BKPSDM 71,3, Dinas Sosial P3AKB 70,8, serta Disperindagkop UM 70,31.
Sementara itu, sebanyak 21 OPD masih berada pada kategori B dan 15 OPD lainnya memperoleh nilai di bawah 60 atau kategori C.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Sanggau. Aswin menyebutkan, asistensi akan difokuskan pada OPD yang capaian nilainya masih rendah, terutama dalam melengkapi data dan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian.
Proses evaluasi diawali dengan penilaian internal oleh Inspektorat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) APIP. Selanjutnya, hasil tersebut ditelaah oleh Bagian Organisasi sebelum disampaikan kepada KemenPANRB untuk dilakukan penilaian secara keseluruhan.
Untuk penilaian tahun 2026, hasilnya memang belum diterbitkan. Namun, Pemkab Sanggau masih memiliki kesempatan hingga Desember mendatang untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan.
Aswin menegaskan, peningkatan nilai SAKIP tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua perangkat daerah. Diperlukan komitmen, kerja sama, dan keseriusan seluruh OPD dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.
Baca Juga: Pemkab Mempawah Percepat Reformasi Birokrasi dan SAKIP untuk Tingkatkan Pelayanan
Melalui asistensi tersebut, pemerintah daerah juga ingin mengetahui faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja setiap OPD sehingga solusi perbaikan dapat segera dilakukan. “Kami berharap dengan asistensi ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan menjadi nilai BB,” harapnya.
Ia menargetkan seluruh proses evaluasi dan perbaikan dokumen dapat diselesaikan pada Desember 2026. Dengan demikian, capaian SAKIP Kabupaten Sanggau diharapkan mengalami peningkatan dari predikat B menuju BB.
“Hasilnya nanti Desember ini harus sudah selesai, sudah disampaikan dan kita berharap nilai itu meningkat dari B menjadi BB,” tutup Aswin. (agg)
Editor : Miftahul Khair