Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut mereka sampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu.
"Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah pembahasan dan mengkaji terhadap Raperda ini, sehingga DPRD Ketapang memberikan persetujuan dan penetapannya menjadi Perda Kabupaten Ketapang," ungkap Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi saat memimpin Sidang Paripurna.
Febriadi menegaskan, atas dasar pemberian persetujuan fraksi-fraksi terhadap penetapan Raperda dimaksud, maka DPRD Ketapang memberikan persetujuan untuk menetapkan Raperda Ketapang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun anggaran 2022 menjadi Perda.
Sekretaris DPRD Ketapang, Agus Hendri, membacakan konsep Keputusan DPRD Ketapang tentang persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut. Menurutnya, keputusan persetujuan berdasarkan peraturan yang ada.
Ketua DPRD bersama unsur pimpinan DPRD Ketapang lainnya menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang dan menyerahkannya kepada Bupati Ketapang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo. (afi) Editor : Misbahul Munir S