KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ketapang.
Pembahasan Raperda ini ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus) II. Untuk membahas Raperda ini, Pansus II melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan pihak terkait. Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD Ketapang, Jumat (3/5) lalu.
Ketua Pansus II, Gusmani, mengatakan sebelum disahkan, Raperda ini harus dibahas dengan pihak-pihak terkait, termasuk dinas pendidikan.
Hal-hal yang perlu dibahas di antaranya mengenai jalur zonasi untuk pendaftaran sekolah agar tidak dimasukan di dalam raperda, tetapi dimasukan kedalam Peraturan Bupati (Perbup).
"Kemudian terkait perizinan sekolah, Kurikulum Merdeka, kualitas guru, perpindahan guru, terkait sumber pendanaan, serta terkait pengalokasian dana pendidikan yang menyebutkan mengalokasikan dana pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah," kata Gusmani.
Selain itu, terkait sarana dan prasarana pendidikan juga harus diperhatikan, serta muatan lokal di dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Di mana di pasal 26 menyebutkan, "Dalam mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyusun dan menetapkan Muatan Lokal". (afi)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post