KETAPANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Ketapang dievaluasi.
Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Senin (5/8). Evaluasi ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Di antaranya Kepala Bappeda Ketapang, Harto, dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi.
Evaluasi ini dilaksanakan guna melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pada rapat tersebut, Bappeda Ketapang mendapat beberapa masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dinas terkait. Masukan tersebut disambut baik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang.
Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan memastikan rencana pembangunan jangka panjang yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, memastikan semua koreksi dan masukan dari Pemerintah Provinsi Kalbar dan dinas terkait akan ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Bappeda Ketapang.
"Proses ini bertujuan untuk menyempurnakan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," kata Febriadi.
Dia menjelaskan, evaluasi Rapera RPJPD 2025-2045 Kabupaten Ketapang adalah proses penilaian terhadap rencana strategis yang disusun untuk memandu pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan.
"Evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, serta sejalan dengan visi dan misi daerah," pungkas Febriadi. (afi)
Editor : A'anSumber : Pontianak Post